Pemkot Tasikmalaya Harusnya Perkuat Regulasi Perizinan

Jum'at, 29 Mei 2020 06:16 Eris Kuswara Parlemen

Pemkot Tasikmalaya Harusnya Perkuat Regulasi Perizinan

 

Koropak.co.id - Regulasi sistem pelayanan perizinan dari pemerintah pusat yang sering berubah-ubah, mendorong Pemerintah Kota Tasikmalaya bisa memperkuat regulasinya dengan mengacu kepada dinamika regulasinya. Hal ini untuk menjaga kontinuitas atau keberlangsungan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Dalam arti pelayanan tidak boleh terganjal akibat perubahan-perubahan regulasi tersebut.

Demikian hal itu disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota DPRD Kota Tasikmalaya, Andi Warsandi SE, saat mengikuti Rapat Pembahasan LKPJ bersama Dinas PMPTSP Kota Tasikmalaya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (27/5/2020).

Untuk masalah perubahan regulasi pelayanan prizinan ini, pihaknya juga melibatkan kewenangan dari beberapa dinas teknis. Tetapi ketika akan melakukan koordinasi, respons pihak dinas kerap tidak memuaskan.

"Bahkan pihaknya meminta bantuan Sekretaris Daerah untuk mengundang dinas-dinas terkait dalam beberapa kali rapat, namun rapat tersebut belum berjalan dengan efektif," kata Andi.

 

Koropak.co.id - Pemkot Tasikmalaya Harusnya Perkuat Regulasi Perizinan

 

Baca : Imbas Covid-19, Launching Mal Pelayanan Publik Kota Tasikmalaya Tertunda

 

Menurut Andi, permasalahan tersebut menjadi PR besar bagi DPRD Kota Tasikmalaya khususnya Pansus yang harus segera menuntaskan persoalan tersebut sebelum pelaksanaan launching Mal Pelayanan Publik (MPP).

"Yang jelas, pelayanan publik yang bagus tidak akan terselenggara apabila tidak ada komitmen yang kuat dari semua pihak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam mengurus perizinan. Dengan demikian, hal ini harus menjadi komitmen bersama untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya baik eksekutif maupun legislatif," tuturnya.

Ditambahkan, mengenai permasalahan pemasangan reklame di wilayah Kota Tasikmalaya, maka untuk meminimalisir berbagai persoalan yang muncul dan tidak diharapkan, maka pansus mengusulkan diadakan rapat khusus dengan melibatkan semua dinas terkait antara lain Dinas PUPR dan Badan Pendapatan Daerah serta DPRD Kota Tasikmalaya selaku penerbit.*

 

Baca : Regulasi Yang Tidak Jelas Berakibat Ditemukannya Tawar Menawar Jasa


Berita Terkait