Sistem Perizinan Yang Sering Berubah Jadi Kendala Pelayanan Perizinan

Jum'at, 29 Mei 2020 08:23 Eris Kuswara Parlemen

Sistem Perizinan Yang Sering Berubah Jadi Kendala Pelayanan Perizinan


Koropak.co.id - Dengan beberapa kali diadakannya Rapat Koordinasi di pemerintah pusat, dapat disimpulkan bahwa hampir semua daerah mempunyai kendala, terutama dalam sistem pelayanan perizinan secara elektronik. Hal yang menjadi kendalanya karena pihak Kota dan Kabupaten memiliki sarana dan prasarana yang berbeda, sedangkan sistem di pusat masih sering eror dan berubah-ubah versi.

Demikian disampaikan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota DPRD Kota Tasikmalaya, H Nurul Awalin saat mengikuti Rapat Pembahasan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (27/5/2020).

"Pada masa transisi kemarin, ada pemeliharaan sistem, sehingga semua permohonan yang masuk melalui sistem OSS pun tidak bisa terproses. Selanjutnya tentang proteksi investor lokal, kami pun sepakat bahwa disamping memberikan kemudahan untuk investor dari luar, tentunya investor di daerah juga harus kita berdayakan sehingga bisa sama-sama berkembang," kata Nurul.

 

Koropak.co.id - Sistem Perizinan Yang Sering Berubah Jadi Kendala Pelayanan Perizinan

 

Baca : Pemkot Tasikmalaya Harus Perkuat Regulasi Dalam Hal Perizinan

 

Ditambahkan Nurul, namun demikian tentunya hal itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya karena potensi-potensi investasi secara teknis berada di dinas-dinas yang lain dan pansus mungkin hanya sebatas membantu dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi. Sehingga kedepan dengan tersedianya fasilitas yang lebih mudah, maka akan mempermudah setiap upaya dalam rangka meningkatkan investasi.

"Kemudian mengenai masalah Perda tentang pasar modern dan pasar rakyat, dikarenakan sekarang ada regulasi-regulasi yang baru, maka kami meminta kepada dinas teknis untuk segera menginventalisir regulasi perda atau perwal yang sudah ada apakah masih relevan dengan regulasi yang baru atau tidak," ucapnya.

Nurul menuturkan, karena dikhawatirkan ketika tidak segera mengevaluasi regulasi yang ada, maka akan terdapat permasalahan yang pada akhirnya tidak sinkron antara regulasi daerah dengan regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Sampai saat ini, pansus mengira setiap dinas teknis masih melakukan inventalisir dikarenakan adanya anjuran dari PP Nomor 24 yang kemudian ditindaklanjuti masing-masing peraturan menteri tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).*

 

Baca : Regulasi Yang Tidak Jelas Berakibat Ditemukannya Tawar Menawar Jasa

 


Berita Terkait