Regulasi Yang Tidak Jelas Berakibat Ditemukannya Tawar Menawar Jasa

Jum'at, 29 Mei 2020 12:49 Eris Kuswara Parlemen

Regulasi Yang Tidak Jelas Berakibat Ditemukannya Tawar Menawar Jasa


Koropak.co.id - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tasikmalaya DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada menyoroti regulasi saat ini yang tidak jelas, sehingga membuat banyak ditemukannya praktek tawar menawar jasa konsultan dalam hal mengurus perizinan.

"Seharusnya Pemerintah Kota Tasikmalaya bisa menetapkan regulasi yang mengatur tentang besaran jasa konsultan tersebut. Jadi bisa terpampang berapa saja anggaran yang dibutuhkan untuk membuat perizinan dan lainnya, karena untuk saat ini regulasinya tidak jelas. Sehingga membuat adanya tawar menawar," kata Dodo saat mengikuti Rapat Pembahasan LKPJ bersama DPMPTS Kota Tasikmalaya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (27/5/2020).

Ditambahkan Dodo, oleh karena itu, Mal Pelayanan Publik (MPP) tersebut diharapkan bisa terwujud. Karena disana akan terpampang secara jelas alur mekanisme, biaya, waktu dan lainnya.

"Kami mengira Walikota Tasikmalaya juga sudah sangat berkomitmen dengan dibuktikan adanya perubahan fungsi Gedung Serbaguna. Selain itu, Walikota juga sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kemenpan RB untuk menyelenggarakan MPP di Kota Tasikmalaya dan anggarannya pun sudah diberikan kepada kami," ucapnya.

 

Koropak.co.id - Regulasi Yang Tidak Jelas Berakibat Ditemukannya Tawar Menawar Jasa


Baca : Sistem Perizinan Yang Sering Berubah Jadi Kendala Pelayanan Perizinan

 

Dikatakan Dodo, namun dikarenakan kondisi yang saat ini terjadi, membuat sebagian anggaran MPP direalokasikan untuk Covid-19. Sehingga rencana untuk launching pada Oktober 2020 ini tidak bisa terselenggara dan akan dilakukan di tahun 2021.

"kemudian tentang regulasi atau revisi Perda penyelenggaran pasar modern dan pasar rakyat, kami akan koordinasikan dengan dinas yang memang membidangi urusan tersebut dan erat sekali kaitannya juga dengan tupoksi dari dewan," ujarnya.*


Baca : Pemkot Tasikmalaya Harusnya Perkuat Regulasi Perizinan


Berita Terkait