Pemerintah Seyogyanya Hadir Dan Memberikan Bantuan Hukum Ke Warga Miskin

Minggu, 31 Mei 2020 00:05 D. Farhan Kamil Daerah

Pemerintah Seyogyanya Hadir Dan Memberikan Bantuan Hukum Ke Warga Miskin

 

Koropak.co.id - Di tengah-tengah keprihatinan masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19 di Tasikmalaya, Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia (DPC KAI) Tasikmalaya mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tasikmalaya mengawal dan mempersiapkan secara komprehensif penerapan skema Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau New Normal sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat.

Kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan maupun budaya bahkan kegiatan keagamaan yang kini terdampak Covid-19, sejatinya kembali bergeliat dan bangkit menjawab tantangan masa depan yang lebih berat. Tetapi juga masyarakat tidak kehilangam kendali dalam memerankan aktivitas dan rutinitasnya di tengah ancaman Covid-19.

Demikian hal itu dikatakan Wakil Ketua DPC KAI Tasikmalaya, Asep Hanhan, SH seusai acara syukuran HUT KAI ke-12 bertepatan dengan tanggal 30 Mei di Kecamatan Singaparna, yang dipimpin langsung Ketua DPC KAI Tasikmalaya, Hj. Namina Nina, SH dan dihadiri sejumlah advokat Tasikmalaya, Sabtu (30/5/2020).

Selain membahas dampak Covid-19 dalam kehidupan masyarakat, KAI Tasikmalaya inipun mendorong Pemkab Tasikmalaya baik eksekutif maupun legislatif dan juga Polri, agar wilayah hukum Polres Tasikmalaya disesuaikan dengan wilayah administrasi. Artinya meliputi 39 kecamatan.

"Beberapa kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya saat ini masuk wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Dengan kondisi ini, tentunya efektivitas dan efisiensi pelayanan, sulit diwujudkan," kata Asep.

 

 Koropak.co.id - Pemerintah Seyogyanya Hadir Dan Memberikan Bantuan Hukum Ke Warga Miskin

 

 

Baca : Penyesuaian Wilayah Hukum Dengan Wilayah Administrasi Tergantung Political Will Polri

 

Selain itu, dengan pertimbangan luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya serta frekuensi dan intensitas perkara yang masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri (PN), sudah sepatutnya memiliki PN sendiri alias terpisah dari PN Kota Tasikmalaya.

Lebih jauh Asep berharap agar Pemkab Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan untuk membangun pos-pos bantuan hukum gratis di setiap desa di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya untuk memberi bantuan hukum bagi warga miskin dengan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD). Hal itu sebagai bukti perhatian dan keberpihakan pemerintah dalam mengayomi orang miskin di Kabupaten Tasikmalaya.

"Advokat adalah penegak hukum, setidaknya ada 40 advokat di Tasikmalaya yang terhimpun dalam DPC KAI yang selama ini mengabdi dan berkontribusi dalam menegakan hukum dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat hingga tingkat RT/RW untuk memberi bantuan hukum," tuturnya.*

 

Baca : Perjuangkan Aspirasi Masyarakat, Dewan Datangi Polres Tasikmalaya

 


Berita Terkait