Dewan Dorong Pemkot Tasikmalaya Prioritaskan Penanganan Masalah Sosial

Kamis, 04 Juni 2020 10:18 Eris Kuswara Parlemen

Dewan Dorong Pemkot Tasikmalaya Prioritaskan Penanganan Masalah Sosial

 


Koropak.co.id - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota DPRD Kota Tasikmalaya, Andi Warsandi SE menganggap permasalahan sosial yang ada di Kota Tasikmalaya harus dapat segera diselesaikan.

Bahkan kedepannya, Pemerintah Kota Tasikmalaya harus memproyeksikan serta memprioritaskan kembali anggaran untuk Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

"Pemerintah bisa menggunakan tanah dan aset Kota Tasikmalaya yang cukup banyak untuk menangani permasalahan sosial ini. Karena, permasalahan merupakan tugas dari pemerintah yang harus dipikirkan oleh kepala daerah hingga dinas teknisnya," kata Andi kepada Koropak selepas mengikuti Rapat Pembahasan LKPJ Walikota bersama Dinas Sosial Kota Tasikmalaya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (3/6/2020).

Disebutkan, jika berbicara mengenai penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka pemerintah akan terkesan omong kosong jika kurang ditunjang oleh sarana dan prasarananya. Dan itulah fakta yang saat ini dirasakan Dinas Sosial.

Oleh karena itu, DPRD mendorong agar anggaran untuk masalah sosial bisa secepatnya terealisasi. "Percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Tasikmalaya saat ini sudah tercapai dan saat ini sudah dianggap nyaman. Maka, saat ini kami mendorong pemerintah untuk memperhatikan lebih serius dan prioritas terkait PMKS ini," katanya.

 

 Koropak.co.id - Dewan Dorong Pemkot Tasikmalaya Prioritaskan Penanganan Masalah Sosial (1)

 

 

Baca : Permasalahan Sosial Tidak Bisa Diselesaikan Dalam 1 Tahun Anggaran

 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, H Nana Rosadi menuturkan, terkait permasalahan data pendistribusian bantuan sosial, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya telah mengacu atau menggunakan data usulan dari bawah.

Menurut dia, dari data APBD 1, tercatat hanya tersisa 402 KK saja yang belum menerima. Sementara untuk bantuan provinsi yang jumlah sebanyak 2.834 KK berdasarkan DTKS, sisanya sebanyak 444 KK. Bansos provinsi sebesar Rp 500 ribu tersebut, tercatat baru 18.000 yang tersalurkan.

"Untuk sisanya itu belum dapat dipastikan kapan bisa cair. Sedangkan untuk bantuan dari Kemensos baru 11.000 yang tersalurkan dari yang dijanjikan. Saat ini kami sedang berpikir bagaimana pemerintah daerah bergandengan tangan dengan DPRD untuk mencairkan anggaran dan menutup sebanyak 30.000 calon pemerima sesuai data yang sudah disortir, agar semuanya terbagi," katanya.*

 

Baca : DPRD Dorong Pemerintah Daerah Menambah Anggaran Dinsos

 


Berita Terkait