DPRD Kota Tasikmalaya Dorong Peningkatan Kinerja Penegak Perda

Jum'at, 05 Juni 2020 10:22 Eris Kuswara Parlemen

DPRD Kota Tasikmalaya Dorong Peningkatan Kinerja Penegak Perda

 

 

Koropak.co.id - Fungsi utama negara dan pemerintah adalah melindungi masyarakat. Mulai dari keamanan, ketertiban, keselamatan dan juga kenyamanan. Hal itu yang menjadi ranah Satpol PP dan Damkar, sehingga instansi tersebut memiliki posisi strategis dalam sebuah pemerintahan.

Namun persoalannya, saat ini Satpol PP dan Damkar masih menempati gedung yang berstatus ngontrak. Sehingga hal ini cukup berpengaruh terhadap suasana psikologis SDM yang berkaitan erat dengan masalah kinerja.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota DPRD Kota Tasikmalaya, H Enjang Bilawini kepada Koropak seusai rapat pembahasan LKPJ Walikota bersama Satpol PP dan Damkar Kota Tasikmalaya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (4/6/2020).

"Berbagai keluhan dari Satpol PP dan Damkar sudah kami catat. Salah satunya mengenai masalah gedung yang hingga saat ini masih ngontrak. Kami mendorong Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera menyiapkan gedung atau lahan bagi mereka sehingga tidak ada kesan bahwa pemerintah hari ini membiarkan. Fungsi Satpol PP dan Damkar itu masuk dalam pelayanan dasar sehingga harus diutamakan," katanya.

Ditambahkan, pemerintah sebetulnya memiliki banyak lahan yang cocok untuk dibangunkan gedung Satpol PP dan Damkar. Adapun dari sisi anggaran, pihaknya meyakini jika pemerintah mau memaksakan, maka tidak ada alasan tidak bisa.

"Kasihan lah mereka, setiap tahun harus berpindah-pindah, padahal Satpol PP merupakan salah satu yang masuk dalam bidang pelayanan dasar. Kami berharap performa Satpol PP ini harus lebih hebat dan mampu mengawal serta menegakkan regulasi pemerintah daerah, Salah satunya ditunjang dengan ketersediaan gedung milik sendiri yang strategis," ujar Enjang.

 

Koropak.co.id - DPRD Kota Tasikmalaya Dorong Peningkatan Kinerja Penegak Perda (2)


Lebih lanjut Enjang menuturkan, dilihat dari sisi anggaran, terutama anggaran penegakkan Perda, ternyata dari APBD yang besar itu, untuk anggaran penegakan perda hanya dialokasikan sebesar Rp 182 juta. Wajar jika kinerja Satpol PP saat ini pluktuatif.

"Dengan anggaran sebesar itu, pantas saja kinerja Satpol PP terkesan asal-asalan dengan alasan tidak adanya anggaran. Meskipun untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan itu tidak harus menunggu anggaran, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Namun ke depan, kita dorong agar ada peningkatan anggaran untuk Satpol PP," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Tasikmalaya, Budi Rachman mengakui, saat ini pihaknya memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan juga anggaran. Meskipun untuk urusan kerja, pihaknya tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.

"Kami memohon kepada Pansus DPRD, dukungan dari sisi SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta peningkatan dari sisi anggaran. Sehingga secara otomatis, itu akan berpengaruh kepada terhadap hasil dari pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Satpol PP dan Damkar Kota Tasikmalaya," tutur Budi.*

 

Baca : Pemprov Diminta DPRD Jabar Untuk Mengkaji Aspirasi Para Pedagang


Berita Terkait