Menuju Kota Perdagangan, Pemkot Tasik Harus Serius Garap Sektor Wisata

Jum'at, 05 Juni 2020 11:22 Eris Kuswara Parlemen

Menuju Kota Perdagangan, Pemkot Tasik Harus Serius Garap Sektor Wisata

 

 

Koropak.co.id - Kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, merupakan etalase Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sehingga kondisi pada ketiga bidang tersebut sangat mempengaruhi citra dan performa Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

Jika dilihat kenyataan yang ada sementara ini, perkembangan di bidang-bidang tersebut, masih banyak langkah yang harus segera dilakukan pemerintah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar).

Demikian disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota DPRD Kota Tasikmalaya, H Enjang Bilawini kepada Koropak selepas mengikuti rapat pembahasan LKPJ Walikota Tasikmalaya, bersama Disporabudpar Kota Tasikmalaya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (4/6/2020).

"Prestasi kita di bidang olahraga masih belum bisa dibanggakan. Kemudian dari sisi sarana dan prasarana penunjangnya juga masih kurang. Di tahun 2019 saja, pemerintah hanya bisa membangun lapangan softball, padahal keperluan sarana dan prasarana olahraga kita itu begitu banyak. Artinya, dalam hal ini harus dimaksimalkan, apalagi sudah ada harapan jika ke depan Kota Tasikmalaya ini menjadi tuan rumah Porda," tutur Enjang.

Ditambahkan, di bidang kebudayaan, sudah sepantasnya Kota Tasikmalaya bisa memelihara cagar budaya peninggalan dahulu. Sebab bagaimana pun juga, Pemerintah Kota Tasikmalaya ini mempunyai sejarah.

"Kota Tasikmalaya ini lahir dan berangkat dari sejarah Kabupaten Tasikmalaya sebagai cikal bakal Kota Tasikmalaya. Sehingga, sejarah ini harus kita pelihara," ujarnya.

 

 Koropak.co.id - Menuju Kota Perdagangan, Pemkot Tasik Harus Serius Garap Sektor Wisata

 

 

Selanjutnya terang dia, dari sektor pariwisata, sejauh ini Pemkot Tasikmalaya pasti berbicara ikon pariwisata ke kawasan objek wisata Situ Gede. Padahal sekarang Situ Gede ini bukan lagi satu-satunya.

Dilihat dari aspek kepemilikan aset, Situ Gede ini merupakan milik provinsi, meskipun dari aspek pengelolaannya memang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun persoalannya adalah Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata Situ Gede ini, jauh dari ekspektasi, artinya tidak mengalami kenaikan. Maka solusinya adalah pengelolaan dan fasilitas penunjang objek wisata tersebut harus dievaluasi dan ditingkatkan.

"Coba sekarang kita lihat, infrastruktur penunjang seperti jalan, kondisinya rusak. Kemudian tidak ada penerangan dan tidak adanya infrastruktur pendukung lainnya, sehingga tidak seimbang," ujarnya.

Semoga kata dia, dengan adanya gelontoran anggaran Rp 40 milyar untuk pengelolaan kawasan Situ Gede ini, bisa berkembang lebih pesat dan baik.

Namun, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga tetap harus memberikan respons dan mencurahkan perhatiannya secara berkesinambungan terhadap destinasi wisata tersebut.

Disebutkan, memang Kota Tasikmalaya tidak menuju pada kota wisata tetapi menuju kota perindustrian dan perdagangan. Namun aspek pariwisatanya juga tidak boleh dilupakan, karena sudah menjadi satu kesatuan dan potensi yang bersumber dari pariwisata itu sangat banyak.

Oleh karena itu, pimpinan daerah termasuk dinas terkait sebagai leading sektor, harus memiliki inovasi dan gagasan yang ditunjang anggaran, untuk memajukan sektor pariwisata ini.

 

Baca : Kompepar Jadi Andalan Tumbuhnya Wisata Situ Gede Kota Tasikmalaya

 

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya, Hadian mengatakan, realisasi anggaran dari Disporabudpar Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 mencapai 93 persen. Dan program-program bidang pariwisata, olahraga dan kebudayaan, berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Salah satu contohnya, adalah melaksanakan program kampung wisata Kota Tasikmalaya.

Ia pun mengakui, destinasi wisata di Kota Tasikmalaya ini sangat minim. Dan saat ini hanya mengandalkan Situ Gede. "Meskipun obyek wisata tersebut bukan milik Kota Tasikmalaya melainkan milik Pemerintah Provinsi Jabar. Namun sudah ada MoU bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai pengelolanya," tutur Hadian.*

 

Baca : Opini Tatang Fahat: Situ Gede, Wacana dan Retorika Ambigu

 


Berita Terkait