Selama Penerapan AKB di Kabupaten Tasikmalaya, KBM Harus Tetap Berjalan

Kamis, 11 Juni 2020 21:41 D. Farhan Kamil Parlemen

Selama Penerapan AKB di Kabupaten Tasikmalaya, KBM Harus Tetap Berjalan

 

Koropak.co.id - Seiring pemberlakuan tata kenormalan baru atau PSBB transisi, Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya merekomendasikan agar proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Kabupaten Tasikmalaya tidak berubah jadwal. Artinya KBM tetap berjalan sesuai kalender akademik yang telah direncanakan sebelumnya.

Berjalannya Adaptasi Kehidupan Baru (AKB) Komisi IV mendorong agar dilakukan dua metode pembelajaran yakni secara online atau dalam jaringan (darling) dan off line.

"Hal itu sudah kami sampaikan dalam rapat kerja (raker) Komisi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya serta Kementrian Agama Kabupaten Tasikmalaya di ruang rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (9/6/2020) lalu," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Asop Sopiudin, Kamis (11/6/2020).

Dalam raker tersebut lanjut dia, Komisi IV juga menyampaikan soal pentingnya memberlakukan inovasi kearifan lokal, terkait dengan penyelenggaran pendidikan formal dan informal yang berada di lembaga pendidikan pesantren.

"Untuk pendidikan formal yang berstatus negeri, mulai dari SD, SMP, SMA maupun MI, MTs dan MA, bisa mengikuti sesuai surat edaran yang telah diterbitkan oleh Bupati Tasikmalaya," ujarnya.

 

Baca : GP Ansor Soroti KBM di Kabupaten Tasikmalaya Pasca Pandemi Covid-19

 

Namun persoalannya kata Asop, bagaimana menyiasati santri-santri di pondok pesantren yang berasal dari luar Tasikmalaya, yang selama ini tidak pulang dari pondok pesantren alias tetap mondok. Bagaimana perlakuan pembelajarannya.

Atau santri yang kemarin pulang, tetapi tidak bisa balik ke pesantren karena aturan PSBB covid-19. Hal ini harus segera dicarikan solusi dan payung hukumnya.

"Persoalan lain adalah ketika siswa yang berada di wilayah yang tidak terjangkau teknologi jaringan, maka hak-hak mereka harus tetap terlindungi," ucap Asop.

Untuk itu, pihaknya menekankan adanya terobosan serta inovasi akademik atau kurikulum untuk menjawab persoalan tersebut. "Kami mendorong dua intansi ini yakni Dinas pendidikan serta Kemenag yang dikuatkan dengan revisi peraturan bupati, tentang jalannya penyelenggaraan pendidikan dimasa pandemi covid-19," katanya.*

 

Baca : Di Tengah Masa AKB, Objek Wisata di Kabupaten Tasikmalaya Dibuka Kembali