Dinilai Bangkitkan Komunisme, MUI Kota Tasikmalaya Tolak Keras Draf RUU HIP

Selasa, 16 Juni 2020 16:46 Eris Kuswara Daerah

Dinilai Bangkitkan Komunisme, MUI Kota Tasikmalaya Tolak Keras Draf RUU HIP


Koropak.co.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang hingga saat ini tengah dibahas Badan Legislatif DPR-RI, menjadi sorotan publik. Tidak terkecuali berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lainnya pun turut bereaksi.

MUI menduga bahwa RUU HIP tersebut dinilai ingin melumpuhkan unsur Ketuhanan pada sila pertama Pancasila secara terselubung dan berpotensi dalam membangkitkan komunisme. Bahkan, MUI juga menganggap bahwa unsur-unsur dalam RUU HIP itu menyimpang dari makna Pancasila, salah satunya pada bagian Trisila dan Ekasila yang terkristalisasi yaitu gotong royong dan dinilainya sebagai upaya memecah Pancasila.

Dikonfirmasi Koropak melalui sambungan telepon, Selasa (16/6/2020) Sekretaris MUI Kota Tasikmalaya, KH. M. Aminudin Bustomi, M.Ag mengatakan, MUI Kota Tasikmalaya menganggap bahwa apa yang tertulis dan tercantum dalam maklumat RUU HIP dilaksanakan tanpa memikirkan sebab dan akibatnya. Bahkan, kini aspek Neo Nasionalisme, Agama dan Komunisme (Nasakom) bukan lagi sebagai sebatas analisis dan fenomena saja, tetapi sudah masuk ke ranah aksi.

 

(Danrem Ajak Mahasiswa di Garut Tolak Paham Komunis)

 

Dia mengingatkan, keberadaan RUU HIP bisa jadi sebagai upaya PKI untuk menghapus citra buruknya dalam sejarah Indonesia. Sehingga MUI pun menilai RUU HIP wajib ditolak tanpa kompromi. Selain MUI, sejumlah pihak juga mengkritik dan menilai bahwa Draf RUU HIP yang diusulkan DPR-RI akan membangkitkan komunisme di Indonesia.

"Jangan sampai pancasila dan NKRI itu hanya sebatas jargon saja, tetapi harus dipahami dengan benar makna yang ada didalamnya. Jika DPR-RI tetap memaksakan RUU HIP ini dijadikan Undang-Undang, maka kita patut mempertanyakannya siapa yang merencanakan dan darimana asalnya. Karena, jika haluan negara ini diubah, maka sudah pasti akan menciptakan kehancuran bagi tatanan negara," katanya.

 

(Wakil Walikota Tasikmalaya Ingatkan Kedudukan Pancasila)

 

Ditambahkan, MUI Kota Tasikmalaya beserta seluruh elemen masyarakat lainnya mulai dari Ormas Islam, tokoh agama dan lainnya, tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan membuat surat pernyataan bersama, menggelar aksi turun ke jalan dan mengirimkan surat ke DPR-RI serta komisi yang bersangkutan, termasuk ke pemerintah.

"Jangan menganggap bahwa umat Islam itu tidak memahami dan hafal mengenai komitmen kebangsaan. Oleh karena itu, kami akan secepatnya mengirimkan surat ke pemerintah pusat dan DPR-RI di Senayan Jakarta, namun untuk ke DPRD dan pemerintah daerah hanya sebatas surat tembusan dan pemberitahuan saja," ujarnya.

Terkait rencana aksi turun ke jalan tambah Aminudin, MUI Kota Tasikmalaya terlebih dahulu akan melakukan maping dan menggelar pra-kondisi dengan semua elemen yang masih peduli dengan bangsa ini.

 

(Pemkab Tasikmalaya Peringati Hari Lahir Pancasila)

 

Apalagi khususnya di Kota Tasikmalaya, dikarenakan pada Jumat (19/6/2020) masih berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jilid IV, maka MUI Kota Tasikmalaya telah membuat beberapa rencana aksi dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Rencananya, minggu depan kami akan mengerahkan kekuatan maksimal dengan mengajak Ormas, LSM, OKP, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan lainnya untuk turun ke jalan dan menyerukan bahwa komunis bagi bangsa ini adalah sebagai pengkhianat dan pemberontak. Sebab, para komunis ini juga telah membuat generasi bangsa saat ini tidak paham dengan pemberontakan G-30 S PKI dan berbagai aksi sejarah lainnya," ujarnya.*

 

(Pancasila Menyatukan Rakyat Indonesia)


Berita Terkait