Bansos Salah Sasaran Menjadi Tanggung Jawab Pemda Perbaiki Akurasi Data

Sabtu, 20 Juni 2020 09:43 Eris Kuswara Daerah

Bansos Salah Sasaran Menjadi Tanggung Jawab Pemda Perbaiki Akurasi Data

 

Koropak.co.id - Menteri Sosial, Juliari P. Batubara dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr. Ir. H. T. Suharso Monoarfa melakukan kunjungan kerja Ke Kota Tasikmalaya untuk meninjau langsung pembagian bantuan tunai tahap III dari Kemensos RI yang dilaksanakan di Kantor Pos Indihiang Kota Tasikmalaya, Jumat (19/6/2020).

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri sejumlah anggota DPR-RI Jabar XI, Wakil Gubernur Jawa Barat H. Uu Ruzhanul Ulum, Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman, Wakil Walikota Tasikmalaya Drs. H. Muhammad Yusuf, Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Tasikmalaya, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya H. Nana Rosadi, unsur Forkopimda beserta tamu undangan lainnya.

Juliari P. Batubara mengatakan, bantuan dari pemerintah selama masa pandemi Covid-19 ini bukan hanya dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST) saja, namun masih banyak program lain yang digulirkan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, salah satunya program pemulihan perekonomian masyarakat.

 

Koropak.co.id - Bansos Salah Sasaran Menjadi Tanggung Jawab Pemda Perbaiki Akurasi Data (2)

 


Baca : Ribuan KPM di Kabupaten Tasikmalaya Menanti Sembako PKH


Disebutkan, berbagai bantuan diberikan pemerintah untuk masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra-Kerja, Kartu Sembako, Bantuan Stimulan, bantuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS.

"Kami berharap sekaligus berpesan agar seluruh bantuan yang diberikan pemerintah khususnya selama masa pandemi Covid-19 ini, bisa dimanfaatkan secara bijak olah masyarakat. Bantuan yang diterima harus diutamakan untuk membeli kebutuhan dasar," kata Juliari.

Kemudian lanjut dia, terkait dengan adanya masyarakat terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan, maka semua itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk bisa memperbaiki data.

"Karena, pemerintah pusat juga telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengajukan data masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Dalam hal ini kami hanya menyalurkan bantuannya saja," ucapnya.

 

Baca : Camat dan Lurah Bingung Penyaluran Bansos Banyak Menuai Masalah

 

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan NasionaL (PPN/Bappenas) Dr Ir H Suharso Monoarfa menuturkan, hingga saat ini pemerintah tengah mempersiapkan bantuan lainnya yang akan diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan itu berupa subsidi LPG dan listrik.

"Hingga saat ini, kami masih merancang program bantuan tersebut. Kami berharap mempunyai anggaran yang bagus, sehingga semua keluarga pra-sejahtera benar-benar bisa menikmati bantuan," tutur Suharso.*

 

Baca : Karut Marut Data Bansos Covid-19 Ketua RT dan RW Jadi Sasaran Warga


Berita Terkait