Masyarakat Muslim Kota Tasikmalaya Bersepakat Tolak RUU HIP

Sabtu, 20 Juni 2020 11:13 Eris Kuswara Parlemen

Masyarakat Muslim Kota Tasikmalaya Bersepakat Tolak RUU HIP

 

Koropak.co.id - Arus penolakan Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Kota Tasikmalaya kian deras. Berbagai ormas Islam, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Al Mumtaz) mendatangi DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (19/6/2020).

Mereka mendesak DPRD Kota Tasikmalaya segera melayangkan surat penolakan terhadap RUU HIP yang saat ini masih dalam tahap pembahasan DPR-RI. Sebab dengan disahkannya RUU HIP, dinilai akan menghidupkan kembali paham komunisme dan memberi celah bagi PKI hidup bebas di Indonesia.

Ketua Al Mumtaz Tasikmalaya, Abu Askar mengatakan, dalam RUU HIP terdapat beberapa poin yang direvisi terkait dengan komunisme. Oleh karena itu, Al Mumtaz bersama dengan seluruh ormas Islam, alim ulama, tokoh agama dan masyarakat muslim Kota Tasikmalaya, sepakat agar RUU HIP dicabut dan dihapus.

"Kami sepakat tidak ada yang namanya penundaan, tetapi RUU HIP ini harus dicabut oleh DPR-RI dan Pemerintah Pusat. Karena jika sampai RUU ini disahkan, maka akan membebaskan kembali paham komunisme serta membuat hancur bangsa dan tanah air Indonesia," kata Askar.

Menurutnya, setelah membaca dan memahami isi RUU HIP, terdapat beberapa poin yang kontroversi. Sehingga, RUU HIP ini cacat moral dan cacat hukum.

 

Masyarakat Muslim Kota Tasikmalaya Bersepakat Tolak RUU HIP

 

Baca : Almumtaz Datangi Gedung DPRD Kota Tasikmalaya

 

Sementara itu, Sekretaris MUI Kota Tasikmalaya, KH. M. Aminudin Bustomi, M.Ag mengatakan, MUI Kota Tasikmalaya meminta ketegasan DPRD Kota Tasikmalaya untuk segera menyampaikan aspirasi penolakkan terhadap RUU HIP kepada DPR-RI dan Pemerintah Pusat. Karena asprasi ini juga adalah sebagai bentuk komitmen dan konsistensi masyarakat untuk mempertahankan kebangsaan Indonesia.

"Kami tidak ingin komunisme dan PKI bisa bebas dan hidup kembali di NKRI, maka kami sepakat menolak keras RUU HIP. Selain itu, penolakan ini juga sebagai bentuk keseriusan kami bersama memerangi komunis dan PKI. Kami tidak akan tinggal diam, setiap perkembangannya akan terus kami pantau," kata Aminudin.

Ditambahkan, bertepatan dengan selesainya penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jilid IV, maka pada Jumat (26/6/2020) nanti, MUI bersama seluruh ormas Islam dan OKP akan menggelar aksi long march.

“Kami berharap semua pesan dan aspirasi yang kami sampaikan ini, didengar oleh wakil rakyat yang duduk di Jakarta, sehingga pemerintah pusat membatalkan dan menghapuskan draf RUU HIP. Bahkan pemerintah juga bisa mengusut tuntas siapa konseptornya,” ujarnya.

 

Baca : Dinilai Bangkitkan Komunisme MUI Kota Tasikmalaya Tolak Keras Draf RUU HIP

 

Menanggapi aspirasi massa, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Aslim SH menyebutkan, pihaknya akan segera menyampaikan aspirasi ke DPR-RI. Bahkan, DPRD Kota Tasikmalaya juga setuju dengan desakan yang dilakukan Al Mumtaz yang menolak keras RUU HIP. Karena, RUU tersebut akan memberi ruang dan celah bagi PKI dan komunis hidup bebas di Indonesia.

"Tentunya penolakan ini dilakukan bukan hari ini saja, karena sebelumnya MUI juga sudah menyampaikan dan menolak RUU HIP. Sehingga, kami sebagai wakil rakyat harus bisa merespons apa yang disampaikana rakyatnya. Kami juga sudah menandatangani surat kesepakatan penolakan dan akan kami sampaikan ke DPR RI," kata Aslim.*

 

Baca : MUI Ajak Warga Patuhi Imbauan Pemerintah Sebaga Ikhtiar Memerangi Covid-19


Berita Terkait