Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dianggap Pilih Kasih

Selasa, 23 Juni 2020 23:36 Eris Kuswara Parlemen

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dianggap Pilih Kasih

 

 

Koropak.co.id - Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya mendatangi gedung DPRD Kota Tasikmalaya dan menggelar audiensi yang dilaksanakan di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (23/6/2020). PGM Kota Tasikmalaya mempertanyakan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang hanya memberikan bantuan gratis untuk tingkat SMA, SMK dan SLB negeri saja.

Ketua PGM Kota Tasikmalaya, Asep Rizal Asyari, S.Pd mengatakan, pihaknya meminta DPRD Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan nota keberatan atas kebijakan Gubernur Jawa Barat, H. Ridwan Kamil yang memberikan bantuan gratis hanya untuk SMA, SMK dan SLB. Namun tidak memikirkan untuk Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta serta SMA maupun SMK Swasta.

"Niat baik itu harus utuh, dan yang dianggap gratis itu apa? Apakah hanya iuran SPP saja? Atau dengan uang bangunan dan lainnya? pada intinya kami meminta penyampaiannya harus utuh mulai dari petunjuk pelaksanaan hingga petunjuk teknisnya. Karena, jika itu tidak ada, maka akan mencederai sekolah swasta," kata Asep.

Ditambahkan, PGM Kota Tasikmalaya meminta agar Gubernur Jabar meninjau ulang dan merevisi kembali kebijakan tersebut, sehingga tidak terkesan pilih-pilih. Sebab perlu diketahui juga bahwa, keberadaan SMA dan SMK Swasta itu kebanyakan di pesantren, maka secara otomatis kebijakan itu akan turut mencederai pesantren.

"Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dan DPRD untuk membuat nota keberatan yang nantinya disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa barat. Jika hal ini tidak dilakukan, maka kami akan datang langsung ke sana untuk mempertanyakan hal tersebut. Kita harus bisa membangun spirit kebersamaan untuk membangun dunia pendidikan menjadi lebih baik dengan memperhatikan semuanya, baik sekolah negeri maupun swasta," ujarnya.

 

Koropak.co.id - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dianggap Pilih Kasih (2)

 

 

Baca : Pemkot Tasikmalaya Gelar Seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar yang Berkualitas

 

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah XII Kota Tasikmalaya, Drs Abur Mustikawanto, M.Ed mengatakan, pihaknya bersama DPRD akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi PGM Kota Tasikmalaya dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Tugas kami itu sesuai dengan apa yang digariskan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi jika ada permasalahan maka akan disampaikan secara resmi melalui surat. Kemudian secara institusional juga akan disampaikan pada saat rapat pimpinan pada hari Senin di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat," tutur Abur.

Pada intinya terang Abur, aspirasi dari PGM Kota Tasikmalaya ini bisa disampaikan melalui dua alur, yakni secara institusional disampaikan ke KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah XII. Kemudian DPRD menyasarnya ke DPRD Provinsi Jawa Barat.

Hal senada dikatakan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Aslim SH. DPRD Kota Tasikmalaya juga akan segera mengirimkan surat nota keberatan yang akan disampaikan ke Pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Pihaknya meminta agar gubernur membuat kebijakan dengan memperhatikan semua sisi. Dalam artian bukan hanya SMA, SMK saja yang digratiskan, tetapi madrasah pun harus diperhatikan. Hal Ini menyangkut kepentingan anak bangsa sehingga tidak perlu dibeda-bedakan.

"Jika SMA dan SMK Negeri gratis, maka semua orang akan berbondong-bondong ke sana. Dampaknya, Madrasah Aliyah ditinggalkan," ujarnya.

Ditegaskan, seharusnya pemerintah berterima kasih dengan keberadaan sekolah-sekolah swasta. Sebab mereka memiliki bangunan sendiri, gurunya pun kebanyakan bukan PNS, tetapi mereka tetap fokus memberikan pelajaran ke siswanya.*

 

Baca : Peran Pesantren Dalam Terobosan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat


Berita Terkait