Peran Pesantren Dalam Terobosan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Rabu, 24 Juni 2020 10:57 Dede Hadiyana Parlemen

Peran Pesantren Dalam Terobosan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat


Koropak.co.id - Anggota Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat Viman Alfarizi Ramadhan, ST, MBA menyebutkan, pesantren merupakan sub kultur yang berbeda dengan instansi pendidikan lainnya yang memang sudah ada sebelum negara Indonesia merdeka.

"Sub kultur tersebut memiliki kultur tersendiri dimana pesantren-pesantren inilah yang membuat daerahnya menjadi lebih berkembang dan bisa mencetak manusia yang bermanfaat di lingkungannya," kata Viman saat dijumpai Koropak, Senin (22/6/2020).

Menurutnya, setelah beberapa kali kunjungan ke stakeholder pesantren yang ada di Jawa Barat termasuk Tasikmalaya, dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Pesantren ini, pihaknya harus bisa mengakomodir seluruh elemen baik pesantren, santri, termasuk ormas dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kita datang dan mendengarkan aspirasi serta menampung masukan dari beragam pesantren termasuk stakeholdernya. Hal itu sebagai guidance dalam membangun sebuah aturan dalam hal ini Perda Penyelenggaraan Pesantren yang nantinya menjadi payung hukum pemerintah yang harus hadir dan membantu," ucap politisi muda dari Fraksi Gerindra ini.

 

Peran Pesantren Dalam Terobosan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

 

Baca : Perda Pesantren Bantu Pemerintah Bangun Perkembangan Pesantren


Ditambahkan, dalam agenda kunjungan Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat, ada salah satu pesantren di Kabupaten Sukabumi yakni Al Masthuriyah, yang berhasil menjalankan peternakan ikan lele modern dari program pemerintah provinsi One Pesantren One Produk.

"Ini bukti bahwa pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren faktanya bisa dijalankan. Di sini fungsi pemberdayaannya diterapkan sehingga persantren bisa lebih berkembang," ujarnya.

Lebih lanjut Viman menjelaskan, tahapan pembahasan yang sedang digarap Pansus saat ini, adalah terkait klasifikasi pesantren. Hal ini nantinya akan menjadi pola untuk menentukan pesantren mana dan seperti apa yang akan dibantu oleh pemerintah, dari 12 ribu pesantren yang ada di Jawa Barat.

"Hingga saat ini, pihaknya masih mendalami dan memproses pengklasifikasian pesantren yang layak mendapatkan bantuan baik bantuan secara fisik, bantuan program kesejahteraan, termasuk bantuan infrastruktur," tuturnya.*

 

Baca : Pansus VII Fokuskan Raperda Pesantren Terhadap Pemberdayaan Dan Dakwah