Perda Pesantren Jawa Barat Menjadi Perda Pertama Di Pulau Jawa

Rabu, 24 Juni 2020 16:20 Dede Hadiyana Parlemen

Perda Pesantren Jawa Barat Menjadi Perda Pertama Di Pulau Jawa


Koropak.co.id - Sebelum ada Raperda Penyelenggaraan Pesantren yang saat ini sedang digodog Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Jawa Barat, pada periode DPRD sebelumnya, sudah ada Pansus yang membahas Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan, yang di dalamnya membahas pesantren.

Namun Raperda tersebut belum selesai ditetapkan menjadi Perda, karena belum ada cantolan aturan lebih tinggi berupa Undang-Undang.

Hal itu diutarakan Anggota Pansus VII Pembahas Raperda Penyelenggaraan Pondok Pesantren DPRD Provinsi Jawa Barat, Viman Alfarizi Ramadhan, ST, MBA kepada Koropak, Senin (22/6/2020).

Pada tahun 2019 kata Viman, Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pesantren, yang selanjutnya menjadi pijakan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Perda Penyelenggaraan Pesantren sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk menyalurkan program maupun anggaran ke daerah sesuai amanat UU 18.

 

https://news.koropak.co.id/12631/kebijakan-gubernur-jawa-barat-dianggap-pilih-kasih

 

Baca : Peran Pesantren Dalam Terobosan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

 

Menurutnya, selain fungsi pemberdayaan, terdapat fungsi lainnya yakni tentang dakwah karena pesantren merupakan sub kultural. Dalam hal ini, pesantren bisa berperan dan menjadi bagian dari percepatan pembangunan pemerintah untuk menginspirasi, menstimulus, dan bekerjsama sebagai partner pemerintah dalam mengembangkan daerah.

"Dengan jumlah sekitar 12 ribu pesantren yang ada di Jawa Barat, kita bisa bekerjasama memanfaatkan pesantren sebagai sumber daya untuk membangun daerah. Disitu kita bangun fungsi dakwahnya yang sebelumnya non formal, sekarang kita formalkan sebagai agen pemerintah," katanya.

Ditambahkan, pembahasan Raperda masih terus berjalan, sembari menunggu Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait Raperda Pesantren di Jawa Barat.

"Mudah-mudahan Raperda di Jawa Barat ini menjadi Reperda pertama yang di miliki di Pulau Jawa setelah Daerah Istimewa (D.I) Aceh," ucapnya.*

 

Baca : Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dianggap Pilih Kasih