Pendataan Penerima Bantuan Sosial Covid-19 Bukan Hal yang Mudah

Kamis, 25 Juni 2020 08:13 Dede Hadiyana Parlemen

Pendataan Penerima Bantuan Sosial Covid-19 Bukan Hal yang Mudah


Koropak.co.id - Warga Miskin Baru (misbar) merupakan warga yang sebelumnya memiliki pekerjaan kemudian terdampak akibat pandemi Covid-19 karena harus dirumahkan.

Misbar ini kemudian menjadi bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan kriteria pekerja di delapan bidang industri.

Adapun untuk bantuan warga miskin lainnya, sudah di tangani oleh Pemerintah Pusat dengan berbagai program bantuan sosial yang selama ini sudah berjalan.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Viman Alfarizi Ramadhan, ST, MBA mengatakan, persolan bansos yang terjadi selama masa pandemi Covid-19, muncul ketika pemerintah mulai melaksanakan pendistribusian bantuan sosial untuk warga misbar non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

 

Lihat : Wabah Corona Memakan Korban, Ribuan Karyawan Dirumahkan

 

Kisruh bansos yang terjadi berawal dari pendataan misbar yang melebar. Sebab, setelah beberapa kali kunjungan ke daerah baik kota maupun kabupaten di Jawa Barat, akar permasalahan dalam program bansos provinsi untuk warga misbar, adalah pendataan.

"Warga misbar ini yang seharusnya didata. Namun fakta di lapangan, semua di data termasuk yang berada di luar kriteria warga misbar. Di satu sisi pemerintah ingin segera menyalurkan bantuan, namun di sisi lain, waktu yang diberikan untuk pendataan sangat singkat, informasi dan sosialisasi pun kurang tersampaikan dengan baik, maka terjadilah gejolak sosial di tataran masyarakat," tutur Viman, Rabu (24/6/2020).

 

Pendataan Penerima Bantuan Sosial Covid-19 Bukan Hal yang Mudah

 

Lihat : Penyaluran Bansos Covid-19 di Kota Tasikmalaya Harus Melibatkan RT RW

 

Menurut dia, dengan batas waktu yang singkat, pemerintah dituntut untuk bergerak cepat menangani permasalah masyarakat yang terdampak, namun persoalannya adalah, pendataan warga non DTKS ini tidak mudah.

"Kami sempat mengingatkan bahwa dalam kurun waktu satu minggu, tidak mungkin cukup untuk melakukan pendataan warga terdampak, apalagi pendataan non DTKS. Ini pasti akan bermasalah," ujarnya.

Ditambahkan, fungsi DPRD sendiri sebatas memonitoring dan mengevaluasi. Sedangkan eksekutor adalah eksekutif melalui dinas teknis atau instansi terkait.*

 

Baca : Keberadaan Pesantren Harus Terpelihara Demi Kehidupan Bangsa yang-Madani