WTP Tantangan Berat Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Ke Depan

Senin, 29 Juni 2020 21:43 D. Farhan Kamil Daerah

WTP Tantangan Berat Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Ke Depan

 

Koropak.co.id - Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Melalui video conference (vicon) yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya, Senin (29/6/2020), Bupati Tasikmalaya, H Ade Sugianto didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI melalui Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, S.ST, M.Acc, Ak, dengan predikat WTP.

Bupati Ade mengatakan, WTP merupakan pernyataan profesional pihak pemeriksa dalam hal ini BPK, terhadap sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) yang efektif, kecukupan pengungkapan laporan keuangan, sistem penyusunan LKPD dan penyajian sesuai standar akuntansi pemerintahan. Yang paling penting dalam hal ini adalah kepatuhan terhadap perundang-undangan.

"Yang pertama saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya termasuk kepada DPRD dalam fungsi pengawasannya. Dengan kerja keras yang luar biasa kita kembali mendapatkan WTP dari BPK," tutur Ade sembari menegaskan Opini WTP ini bukan hanya milik Bupati Tasikmalaya.

 

Koropak.co.id - WTP Tantangan Berat Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Ke Depan

 

 

Baca : Disclaimer BPK Paling Dikhawatirkan, Akhirnya Dapat Opini WTP

 

Dengan WTP ini terang dia, bukan berarti tidak ada fraud atau terbebas secara total dari kesalahan menajerial (management fraud). Adanya WTP pastinya ada rekomendasi yang harus dipatuhi Pemkab Tasikmalaya dalam waktu 60 hari kedepan.

Dalam pelaksananaan manajemen, kata Ade, fraud itu bisa bersumber dari sistem, perangkat atau alat dan orang. Maka ketiga elemen tersebut tentunya menjadi sorotan kritis ke depan, agar fraud seminimal mungkin dapat diminimalisir atau sama sekali tidak terulang. Maka rekomendasi BPK itulah menjadi guide sekaligus motivasi kinerja pemerintah.

"Hari ini kita mendapat WTP, otomatis tantangan ke depan menjadi tidak lagi sederhana, karena ada beban minimal yang menjadi patokan yakni WTP. Jangan sampai dari WTP turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," tegas Ade.*

 

Baca : WTP Bukan Segala-Galanya Karena Ada Rekomendasi BPK