WTP Bukan Segala-galanya Karena Ada Rekomendasi BPK

Selasa, 30 Juni 2020 07:34 D. Farhan Kamil Daerah

WTP Bukan Segala-galanya Karena Ada Rekomendasi BPK

 

Koropak.co.id - Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi SP mengatakan, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima pemkab Tasikmalaya atas Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD), bukanlah segala-galanya.

Karena seiring dengan opini WTP, ada catatan-catatan BPK yang harus diselesaikan pemerintah antara lain, terkait proses eksekusi tender, masalah pajak, kesehatan terutama BPJS, penertiban bantuan keuangan (bankeu) serta tranparansi anggaran.

"Rekomendasi dan catatan BPK, harus dilaksanakan. Dan esensi dari rekomendasi itu adalah perbaikan yang berkelanjutan. Jadi WTP itu sejatinya untuk lebih meningkatkan pekerjaan semua SKPD di lingkungan Pemkab Tasikmalaya," kata Asep, Senin (29/6/2020).

Namun walau bagaimanapun tegas dia, opini WTP ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri dan patut diapresiasi. Sebab secara psikologis tahun 2018 BPK memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Menurut dia, dalam peraihan opini WTP ini, tidak terlepas dari peran DPRD. Dimana di akhir tahun 2019 DPRD terus menggenjot pihak eksekutif melalui rapat-rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta mengkritisi serapan anggaran, dengan tujuan ketercapaian output anggaran 2019 yang baik," tuturnya.

 

Koropak.co.id - WTP Bukan Segala-galanya Karena Ada Rekomendasi BPK

 

 

Baca : Disclaimer BPK Paling Dikhawatirkan, Akhirnya Dapat Opini WTP

 

Termasuk lanjut Asep, dalam hal out come. Dimana anggaran itu harus bernilai menjadi aset yang berkelanjutan. Kegiatan ekonomi berkelanjutan dan berdampak terhadap pemberdayaan sumber daya manusia berkelanjutan itu semangatnya.

"Ya kita di DPRD maupun Pemerintah Daerah tidak bisa mengintervensi BPK, kenapa kita menjadi WTP. Itu mutlak penilaian mereka. Yang jelas sejak awal 2019, dimulainya periode dewan baru, serapan anggaran dan out put dari anggaran yang dicanangkan menjadi sorotan DPRD," tuturnya.

Ditambahkan, WTP bukan berarti pemerintah daerah terbebas dari fraud atau kekeliruan termasuk kecurangan. "Yang harus dibenahi ke depan adalah, kualitas serapan anggaran. Maka harus direncanakan dengan baik sedari awal dan prosesnya dilakukan secara normal sesuai aturan. Sehingga, dalam proses penganggaran indikasi kecurangan itu tidak ada. Karena proses penganggarannya tidak dilakukan dengan terburu-buru," katanya.*

 

Baca : WTP Tantangan Berat Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Ke Depan