Jawa Barat Berlakukan 100 Persen AKB Setelah Berakhir PSBB

Selasa, 30 Juni 2020 11:25 Dede Hadiyana Parlemen

Jawa Barat Berlakukan 100 Persen AKB Setelah Berakhir PSBB


Koropak.co.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memutuskan untuk tidak memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tingkat Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, penanganan Covid-19 tetap dilakukan dengan fokus terhadap pengawasan di tempat-tempat rawan, dan di luar itu, kebijakan strategis lainnya diserahkan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten.

Keputusan tersebut berdasarkan angka reproduksi Covid-19 di Jawa Barat yang sudah berada dibawah angka 1 selama 6 pekan terakhir yang dianggap sudah terkendali menurut standar World Healty Organization (WHO).

Sejak berakhirnya masa PSBB pada Jumat (26/6/2020) kemarin, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mengintruksikan untuk 100 persen melaksanakan Adaptasi Kebiasan Baru (AKB).

Meski demikian, pada masa AKB ini tidak menurunkan tingkat kewaspadaan dalam penanganan Covid-19. Pengawasannya sendiri akan dilakukan lebih ketat atau skala mikro disesuaikan dengan kondisi yang ada di tingkat desa atau kelurahan.

 

Koropak.co.id - Jawa Barat Berlakukan 100 Persen AKB Setelah Berakhir PSBB

 

Baca : Peran Pesantren Dalam Terobosan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Viman Alfarizi Ramadhan, ST., MBA., mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mulai kembali menggerakkan perekonomian.

"Seperti yang disampaikan pak Gubernur Jawa Barat, jangan sampai pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat minus di akhir tahun nanti, apalagi adanya lonjakan angka pengangguran," kata Viman kepada Koropak, Senin (29/6/2020)

Ia berharap, masyarakat Jawa Barat tetap waspada terhadap Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai kebijakan AKB di daerahnya masing-masing.

"Masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali dimana laju perekonomian di Jawa Barat bisa berjalan. Akan tetapi, di masa AKB ini juga masyarakat harus mematuhi peraturan dari pemerintah agar tidak terjadi pandemi Covid-19 gelombang kedua," ucapnya.*

 

Baca : Pendataan Penerima Bantuan Sosial Covid-19 Bukan Hal yang Mudah