GMBI Tuntut DPR RI Cabut RUU HIP Dari Prolegnas 2020

Kamis, 02 Juli 2020 21:18 Eris Kuswara Parlemen

GMBI Tuntut DPR RI Cabut RUU HIP Dari Prolegnas 2020

 

Koropak.co.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang menjadi pembahasan DPR-RI terus mendapatkan penolakan karena dinilai sudah keluar dari Pancasila. Kali ini penolakan datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Tasikmalaya. Ratusan massa ini menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (2/7/2020).

Diterima langsung oleh Ketua Komisi I, H Dayat Mustofa dan Wakil Ketua H Enjang Bilawani, GMBI Distrik Kota Tasikmalaya menuntut DPRD menandatangi nota kesepakatan dan turut melayangkan surat ke DPR-RI agar pembahasan RUU HIP segera dihentikan dan dihapus dari Prolegnas.

Ketua GMBI Distrik Kota Tasikmalaya, Dede Sukmajaya mengatakan, GMBI Distrik Kota Tasikmalaya menolak RUU HIP yang saat ini masih dibahas DPR-RI. Pasalnya RUU HIP sudah melenceng dari Pancasila sedangkan pancasila sudah final dan tidak bisa diubah atau diutak-atik lagi.

"Jika DPR-RI masih tidak mau mengabulkan kehendak rakyat, maka GMBI bersama elemen masyarakat lainnya juga sudah mewacanakan akan bergelombang datang dan menduduki gedung DPR-RI untuk kembali menyerukan penolakan. Kami menuntut RUU HIP ini segera dihentikan, bahkan DPR-RI juga harus mencabutnya dari prolegnas, kita kawal terus," kata Dede.

 

Koropak.co.id - GMBI Tuntut DPR Ri Cabut RUU HIP Dari Prolegnas 2020

 

 

Baca : Ormas Islam Turun Ke Jalan di Kota Tasikmalaya, Serukan Cabut RUU HIP

 

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, H Dayat Mustofa merespons baik dan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan GMBI Distrik Kota Tasikmalaya. Bahkan, Komisi I dan DPRD Kota Tasikmalaya juga turut mendukung penolakan RUU HIP untuk disahkan.

"Kami akan menindaklanjuti aspirasi ini dengan mengirimkan apa yang menjadi tuntutan GMBI Distrik Kota Tasikmalaya ke DPR-RI. Hari ini, kami juga sudah menandatangani nota kesepakatan bahkan sudah berstempel lembaga DPRD. Maka selanjutnya, kami akan mengirimkan surat ini ke DPR-RI," tutur Dayat.

DPRD Kota Tasikmalaya lanjut Dayat, sepakat dengan GMBI Distrik Kota Tasikmalaya bahwa Pancasila tidak bisa digantikan dan diubah. "Pancasila sudah final," ujarnya.*

 

Baca : Ribuan Massa Minta Aparat Tangkap Konseptor dan Inisiator RUU HIP