Pemuda Pancasila Dorong DPRD Usut Tuntas Oknum Yang Bermain Dengan BPNT

Jum'at, 03 Juli 2020 09:55 Eris Kuswara Parlemen

Pemuda Pancasila Dorong DPRD Usut Tuntas Oknum Yang Bermain Dengan BPNT


Koropak.co.id - Karut marut Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) khususnya pada komoditas beras yang tidak layak konsumsi, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Tasikmalaya mendatangi kantor DPRD Kota Tasikmalaya dan menggelar audiensi bersama Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya dan Dinas Sosial di Ruang Rapat II DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (2/7/2020).

Ketua MPC PP Kota Tasikmalaya, Jajang Suryaman mengatakan, Pemuda Pancasila Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk mengawal apa yang menjadi masalah bersama. Bahkan Pemuda Pancasila juga akan tetap melaporkan masalah BPNT ini hingga ke ranah hukum, karena kualitas dan kuantitas beras dalam BPNT ini kurang layak untuk di konsumsi.

"Kami akan melaporkan kejadian ini agar ada upaya hukum. Kami sudah melakukan investigasi gudang-gudang penyimpanan berasnya, disana kami menemukan gabah. Kami menduga ada indikasi kecurangan di mana gabah tersebut digunakan untuk BPNT," kata Suryaman.

Pemuda Pancasila menilai pemerintah kurang tegas dan tidak ada fungsi pengawasan. Dinas Sosial sebagai leading sektor BPNT seharusnya melakukan pengawasan sehingga Seyogyanya tidak ditemukan beras tidak layak konsumsi.

 

Koropak.co.id - Pemuda Pancasila Dorong DPRD Usut Tuntas Oknum Yang Bermain Dengan BPNT (2)


'

Baca : GMBI Tuntut DPR RI Cabut RUU HIP Dari Prolegnas 2020

 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, H Nana Rosadi menuturkan, aspirasi masyarakat muncul akibat ketidakpuasan dari BPNT berupa sembako yang diberikan kepada masyarakat, tidak layak dikonsumsi contohnya beras.

"Jika memang benar kualitas beras itu jelek, kami akan telusuri dimana titik permasalahannya. Jika dalam persoalan ini ditemukan ada oknum yang bermain, maka oknum itu harus kita kejar dan kita hentikan," tutur Nana.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muhammad Muharram megucapkan terima kasih dan mengapresiasi Pemuda Pancasila yang sudah menyampaikan aspirasinya. Karena, ternyata, di depan mata ada persoalan yang sangat serius tentang pengadaan sembako bagi masyarakat miskin.

Bahkan ada hal yang sangat menyakitkannya adalah, selain kualitas, sembako yang diberikan juga tidak tepat kuantitas.

"Bantuan sembako merupakan hak orang miskin. Kami akan terus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini. Siapa pula yang bermain keuntungan dari program perintah ini," ujar Dede.*

 

Baca : Dewan Bentuk Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas LKPD Tahun 2019