Asosiasi Ketua DPRD Indonesia Dorong Kelahiran UU DPRD

Selasa, 07 Juli 2020 20:53 D. Farhan Kamil Parlemen

Asosiasi Ketua DPRD Indonesia Dorong Kelahiran UU DPRD

 

Koropak.co.id - Asosiasi Ketua DPRD se-Indonesia termasuk di dalamnya Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, mendatangi gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasi terkait aturan DPRD. Kedatangan mereka diterima oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung di ruangannya, Selasa (7/7/2020).

Mereka mengusulkan agar peraturan yang mengatur DPRD secara kelembagaan baik kota, kabupaten termasuk provinsi yang berkaitan dengan kewenangan, hak dan kewajiban serta tugas fungsi DPRD, terpisah di luar undang-undang tentang pemerintah daerah atau provinsi.

"Kita bertemu langsung dengan Ketua Komisi II DPR RI. Semangatnya adalah agar DPRD mempunyai undang-undang tersendiri atau terpisah dari peraturan pemerintah daerah. Alhamdulillah respons dari Ketua Komisi II sangat bagus dan positif, dan dia akan menindaklanjutinya," kata Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi, SP.


Baca : DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tinjau Lokasi Banjir Sukaresik


Menurutnya, apa yang diusulkan dan diaspirasikan asosiasi itu, sudah menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR RI. "Ini akan kita dorong agar segera terwujud, dan ini butuh perjuangan panjang," ujarnya.

Meskipun DPR ini sebuah lembaga yang berjenjang mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota dan kabupaten, namun pada kenyataannya DPRD provinsi, kota dan kabupaten tidak mempunyai rincian fungsi dan tugas tersendiri. Berbeda halnya dengan DPR.

Selama ini kata Asep, DPRD di kota/kabupaten termasuk provinsi, hanya menjalankan tugas fungsi pengawasan, legislasi pembuat perda dan budgeting atau penganggaran, sesuai dengan amanat undang-undang pemerintah daerah.

 

Lihat : Inilah Rekam Implementasi Tugas dan Fungsi DPRD Kota Tasikmalaya


Ditambahkan, selain fungsi dan wewenang yang tiga itu, sejatinya DPRD memiliki wewenang yang luas dan harus dituangkan dalam bentuk undang-undang terpisah di luar peraturan pemerintah.

"Intinya tidak bisa disatukan dengan undang-undang pemerintah daerah. Karena Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah itu, lebih mengatur kepada kewenangan kepala daerah, sementara posisi tugas fungsi DPRD berada di dalamya," tuturnya.

Asep menegaskan, kepala daerah dalam hal ini bupati, walikota dan gubernur adalah pejabat negara. Sedangkan DPRD bukan pejabat negara, karena dalam ketentuan, anggota DPRD tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara.

Kemudian lanjut Asep, dalam masalah keuangan dan tunjangan dewan itu diatur oleh kepala daerah atau lewat peraturan bupati (Perbup). "Hal ini sangat rancu, karena kepala daerah itu mitra DPRD. Kenapa dalam hal keuangan DPRD itu tidak oleh Kemendagri saja langsung yang atur," tegas Asep.*

 

Baca : GMBI Tuntut DPR RI Cabut RUU ari Prolegnas 2020