Pengenaan Denda Bagi Yang Tidak Bermasker, Tantangan Berat Satpol PP

Rabu, 15 Juli 2020 15:40 D. Farhan Kamil Daerah

Pengenaan Denda Bagi Yang Tidak Bermasker, Tantangan Berat Satpol PP

 

Koropak.co.id - Menghadapi perkembangan situasi terkini terkait wabah Covid-19 khususnya di Jawa Barat, tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten/kota sebagai bagian struktur gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 berdasarkan surat Kemendagri nomor 360/1621/BAK, tidak lagi manjadi semakin ringan.

Pada fase Adaptasi Kehidupan Baru (AKB), di saat kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya pandemi Covid-19 secara umum mulai menurun, Satpol PP kini dihadapkan kepada situasi rumit. Aturan Gubernur Jawa Barat tentang pengenaan denda rupiah bagi yang tidak bermasker di tempat publik, menjadi tantangan tersendiri.

Selain untuk tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam rangka penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat (trantibmas) dan melindungi masyarakat (linmas), Satpol PP juga harus menyiasati kondisi kesadaran masyarakat terhadap aturan protokol kesehatan yang mulai tergerus, akibat euforia pasca pemberlakuan program PSBB (Pembatasan sosial berskala Besar) dan PSBM (Pembatasan sosial berskala mikro).

"Maka dalam rangka pelaksanaan tugas percepatan penanganan Covid-19 ini, butuh penguatan kembali koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang sinergi antara Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota, khususnya disaat sekarang kita masuk fase AKB," kata Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Drs.M.A.Afriandi, di sela-sela rapat koordinasi Satpol PP Jabar dengan Satpol PP kota/kabupaten di wilayah IV Jawa Barat, yang digelar di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (14/7/2020).

 

Baca : Tasikmalaya Sudah New Normal Masyarakat Masih Abaikan Protokol Kesehatan


Hadir dalam acara tersebut, Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Dr. H. Moh Zen, Denpom Kogartap II Bandung, Letkol Pom Fernando M.I.Pol, S.Kom, Kepala Bidang Perkeretaapian Dishub Provinsi Jabar, Ir Iskandar, MT dan para Kepala Sarpol PP di wilayah IV Jawa Barat antara lain, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Pangandaran dan Kota Tasikmalaya serta Banjar dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di wilayah IV Jabar.

Menurut Afriandi, tugas tugas Satpol PP hari semakin rumit. Satpol PP harus mampu mendorong masyarakat sadar terhadap bahaya Covid-19 dan sadar tertang protokol kesehatan. Di sisi lain Satpol PP juga terpaksa harus tegas dalam menegakan aturan untuk menindak para pelanggar yang tidak mengenakan masker agar mereka sadar.

 

Koropak.co.id - Pengenaan Denda Bagi Yang Tidak Bermasker, Tantangan Berat

 

Baca : Bisnis Terus Jalan, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilaksanakan

 

Sebenarnya terang dia, sejak pemberlakuan PSBB dan PSBM, di beberapa daerah Satpol PP yang bersinergi dengan TNI/Polri sudah melakukan penindakan tegas dengan cara bervariatif.

"Maka melalui rakor ini, kita ingin mengnyinergikan kembali antar seluruh Satpol PP di Jawa Barat termasuk dengan TNI dan Polri serta dengan instansi lainnya di level pusat dan daerah dengan tujuan mencegah jangan sampai pada fase AKB, ada peningkatan jumlah kasus Covid-19 karena masyarakat mulai lalai dengan protokol kesehatan. Satpol PP tidak boleh kendor dalam melakukan pengawasan. Kita bangun kesepakatan dan kesepahaman serta kerjasama sehingga dalam pelaksanaan tupoksi Satpol PP Provinsi Jabar dan kabupaten/kota, bersinergi," ujarnya.

Ditambahkan, terkait dengan adanya hukuman berupa denda yang akan diberlakukan mulai tanggal 27 Juli nanti, Satpl PP punya dua operasi, yakni operasi Prajawibawa atau penindakan dan Baktipraja atau lebih kearah pendekatan sosialisasi.

"Saat ini kita masih pada tahap sosialisasi untuk mendorong masyarakat patuh tanpa harus karena takut sanksi atau denda. Jangan dulu berfikir sanksi tapi lebih baik kesadaran menjalankan protokol kesehatan dalam hal ini memakai masker," tegasnya.*

 

Baca : DPRD Provinsi Jawa Barat Dukung Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan