Tolak Omnibus Law, Baku Hantam dengan Polisi, Mahasiswa Tasikmalaya Terluka

Rabu, 15 Juli 2020 23:55 Eris Kuswara Parlemen

Tolak Omnibus Law, Baku Hantam dengan Polisi, Mahasiswa Tasikmalaya Terluka

 

Koropak.co.id - Ratusan mahasiswa Kota Tasikmalaya yang tergabung dalam aliansi BEM Tasikmalaya, melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya Rabu (15/7/2020). Mereka mempertanyakan aspirasi yang telah digelembungkan sebelumnya melalui serangkaian aksi, terkait penolakan pemberlakukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yang diduga tidak didengarkan oleh pemerintah pusat.

Terbukti, RUU tersebut hingga saat ini terus dibahas DPR-RI dan bahkan RUU Omnibus Law tersebut direncanakan akan disahkan pada Kamis (16/7/2020).

Dari pantaun Koropak, selain orasi dan membentangkan spanduk berisikan seruan penolakan, massa aksi juga melakukan pembakaran ban di tengah jalan.

Meski sudah lama berorasi, namun tidak ada satupun wakil rakyat yang menemui massa aksi. Mereka kemudian memaksa menerobos barisan penjagaan aparat keamanan, untuk masuk gedung milik rakyat tersebut. Alhasil bentrokan fisik pun tak terelakan, aksi saling dorong antara massa aksi dengan aparat keamanan, mengakibatkan sejumlah mahasiswa dipukul mundur.

 

(Patut ditolak Omnibus Law Cipta Kerja bakal eksploitasi kaum buruh)

 

Presiden Mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Gilang Raditya menuntut agar aparat penegak hukum untuk segera menyatakan sikap dan meminta maaf kepada mahasiswa khususnya Aliansi BEM Tasikmalaya, atas tindakan represif yang dilakukan terhadap mahasiswa.

"Akibat perlakuan aparat penegak hukum, telah membuat kami kehilangan kepercayaan. Mereka melakukan sikap represif yang melukai secara fisik. Kami menggugat pihak kepolisian untuk segera meminta maaf kepada kami," kata Gilang.

 

Koropak.co.id - Tolak Omnibus Law, Baku Hantam dengan Polisi, Mahasiswa Tasikmalaya Terluka (2)

 

(PMII Tasikmalaya Omnibus Law Cipta Kerja buruh seperti kerja rodi)

 

Sementara itu, Ketua BEM Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jaka Pria Purnama mengatakan, BEM Universitas Siliwangi berkolaborasi dengan mahasiswa dari kampus lain yang ada di Kota Tasikmalaya, dari awal terus mengawal RUU Omnibus Law.

BEM Universitas Siliwangi kata dia, pernah meminta untuk menggelar audiensi dengan DPRD, tetapi ditolak dan diminta untuk dibuatkan surat atau pernyataan sikap beserta poin tuntutannya.

"Kami pun menurutinya dan membuat surat tersebut beserta naskah akademiknya dengan narasi Siliwangi menggugat Omnibus Law. Namun pada kenyataannya waktu itu tidak ada satupun wakil rakyat yang hadir. Akhirnya kami turun ke jalan karena DPRD tidak kooperatif dalam mengawal RUU Omnibus Law," kata Jaka.

 

(Banyak aturan diskriminatif serikat buruh tolak keras RUU Omnibus Law)

 

Penolakan ini terang dia, karena didalam RUU tersebut, terdapat Undang-Undang minerba yang sudah disahkan. Khususnya terkait soal ketenagakerjaan, dalam centralisasi upah buruh yang dikembalikan kepada provinsi padahal seharusnya kembali ke wilayah karena pendapatan dan per kapitalnya berbeda-beda," ucapnya.

Kemudian untuk cuti ibu hamil dan perempuan pun ditiadakan. Ini berarti menyengsarakan rakyat dan buruh. Soal perizinan sekarang dipermudah namun kaum buruh dibuat susah untuk menjadi pegawai tetap. Artinya akan terus menjadi pegawai kontrak atau outsourcing.*

 

(Aliansi BEM Tasikmalaya Gelar Aksi, Tagih Janji DPRD dan Pemkot Tasikmalaya)




Berita Terkait