DPRD: Kaji Kembali dan Revisi RUU Omnibus Law yang Merugikan Kaum Buruh

Kamis, 16 Juli 2020 20:20 Eris Kuswara Parlemen

DPRD: Kaji Kembali dan Revisi RUU Omnibus Law yang Merugikan Kaum Buruh

 

Koropak.co.id - Menyusul audiensi yang dilaksanakan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya bersama Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya, Rabu (15/7/2020), Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Gilman Mawardi mengatakan, pada intinya DPRD Kota Tasikmalaya, khususnya Komisi IV mengapresiasi semangat PMII Kota Tasikmalaya dalam menyampaikan aspirasinya terkait penolakan RUU Omnibus Law.

"Kami mengapresiasi apa yang disampaikan teman-teman PMII Kota Tasikmalaya, yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan bangsa terutama mengenai masalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Penolakan RUU ini dikarenakan banyak pasal-pasal yang dinilai sangat merugikan masyarakat khususnya kaum buruh dan tenaga kerja," kata Gilman, Kamis (1/7/2020).

 

Koropak.co.id - DPRD Kaji Kembali dan Revisi RUU Omnibus Law yang Merugikan Kaum Buruh (2)

 

Baca : PMII Tasikmalaya, Omnibus Law Cipta Kerja, Buruh-Seperti Kerja Rodi

 

Oleh karena itu terang dia, DPRD Kota Tasikmalaya pun sesegera mungkin akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan PMII Kota Tasikmalaya, dengan menyampaikan langsung penolakannya ini ke DPR-RI. Sebab, persoalan ini merupakan kebijakan pusat.

"Tentunya, kami juga sangat mendukung agar RUU Omnibus Law ini bisa dibahas kembali secara komprehensif. DPR RI harus mengkaji dan merevisi kembali RUU tersebut, khususnya untuk pasal-pasal yang dipermasalahkan karena dinilai sangat merugikan para tenaga kerja," ujarnya.

 

Baca : Tolak Omnibus Law, Baku Hantam dengan Polisi, Mahasiswa Tasikmalaya Terluka

 

Sebelumnya, PC PMII Kota Tasikmalaya, mendatangi gedung DPRD Kota Tasikmlaya dan menggelar audiensi bersama Komisi IV, yang dilaksanakan di Ruang Badan Musyawarah (Banmus).

Dalam audiensi yang dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Gilman Mawardi itu, PMII Kota Tasikmalaya menuntut agar DPRD dalam hal ini Komisi IV membuat pernyataan sikap dan ikut menolak pengesahan RUU Omnibus Law yang dinilai akan menyengsarakan rakyat khususnya kaum buruh dan tenaga kerja.*

 

Baca : Aliansi BEM Tasikmalaya Gelar Aksi, Tagih Janji DPRD dan Pemkot Tasikmalaya

 


Berita Terkait