PGM Kota Tasikmalaya Kembali Datangi DPRD Kota Tasikmalaya

Rabu, 22 Juli 2020 08:54 Eris Kuswara Parlemen

PGM Kota Tasikmalaya Kembali Datangi DPRD Kota Tasikmalaya

 

Koropak.co.id - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya kembali mendatangi DPRD Kota Tasikmalaya dan menggelar kembali audiensi bersama Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (21/7/2020).

Dijumpai Koropak selepas audiensi, Ketua DPD PGM Kota Tasikmalaya, Asep Rizal Asy'ari mengatakan, audiensi yang digelar kedua kalinya ini membahas terkait tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menggratiskan sekolah SMK dan SMA Negeri, sementara SMK dan SMA Swasta bahkan madrasah dibedakan.

"Kami mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah menyampaikan aspirasi kami kepada Gubernur Jabar. Jika tidak ada respons, maka kami meminta untuk difasilitasi agar dapat menemui Gubernur Jabar guna mencabut kebijakan tersebut," kata Asep.

Ditambahkan Asep, ini bukan berbicara tentang Kementerian Agama (Kemenag) atau Dinas Pendidikan, akan tetapi ini merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengapresiasi aspirasi PGM Kota Tasikmalaya dan memedulikan pendidikan yang ada di madrasah. Selain itu juga, Gubernur dan Wakil Gubernur telah berjanji akan memberikan insentif kepada guru madrasah dan honorer.

"Tentunya bagi kami guru madrasah, sangat menunggu hal itu. Kami juga meminta pemerintah khususnya para pemangku kebijakan, madrasah jangan dijadikan alat kampanye politik disaat-saat menjelang pilkada dan setelah selesai mereka lupa dengan janjinya," ucapnya.

Asep menuturkan, ketika mengeluarkan kebijakan, seharusnya Gubernur Jawa Barat melakukan pertimbangan terhadap ribuan madrasah yang ada di kota Tasikmalaya. Padahal kemandirian mereka juga sudah teruji, karena kebijakan ini berimbas besar kepada madrasa dan sekolah swasta.

 

Koropak.co.id - PGM Kota Tasikmalaya Kembali Datangi DPRD Kota Tasikmalaya

 

Baca : Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dianggap Pilih Kasih

 

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muhammad Muharram mengapresiasi tindakan yang dilakukan PGM Kota Tasikmalaya yang telah menyampaikan sebuah kebijakan yang dirasakan menjadi sebuah ketidakadilan oleh mereka sebagai guru madrasah.

"Kebijakan dari Gubernur Jawa Barat sangat tidak dibenarkan oleh SMK dan SMA Swasta serta madrasah. Oleh karena itu, kami mendorong agar kebijakan tersebut bisa dikaji ulang. Mereka juga sama dan mempunyai tujuan untuk membangun masyarakat Jawa Barat menjadi lebih baik. Bahkan diketahui juga mayoritas madrasah aliyah yang notabene kekurangan murid, tentunya kebijakan ini tidak berpihak kepada mereka," tutur Dede.

Dikatakan Dede, Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya akan berkomunikasi kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai tindaklanjut khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Pada intinya diharapkan, hasil dari audiensi kali ini bisa sampai kepada Gubernur Jawa Barat.

"Terkait tentang honorer untuk guru madrasah yang dinilai masih kurang dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya harus kita pikirkan bersama. Karena, bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang ingin mendidik masyarakat Tasikmalaya dan ikut andil dalam membangun Kota Tasikmalaya. Bahkan jika perlu ada perhatian dari Pemerintah Kota Tasikmalaya," katanya.*

 

Baca : Pandangan Umum Fraksi  DPRD Provinsi Jawa Barat Cecar Gubernur Ridwan Kamil


Berita Terkait