DMI Kabupaten Tasikmalaya Dorong BJB Perluas Akses Permodalan Ke Masyarakat

Rabu, 22 Juli 2020 15:52 D. Farhan Kamil Daerah

DMI Kabupaten Tasikmalaya Dorong BJB Perluas Akses Permodalan Ke Masyarakat

 

Koropak.co.id - Pada fase tata kenormalan baru atau adaptasi kebiasaan baru (AKB) ini, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya menginginkan usaha dan perekonomian masyarakat yang secara umum terdampak pandemi Covid-19, kembali bangkit dan bergeliat normal.

Namun persoalannya adalah, tidak sedikit warga (pelaku usaha kecil menengah) kini justru kebingungan harus bagaimana dan kapan bisa memulai menjalani aktivitas usahanya dan bangkit secara ekonomi, di saat sumber-sumber permodalan masih terbatas akibat kebijakan keuangan dalam situasi pandemi Covid-19.

"Kami ingin semua kembali ke masjid sebagai pusat solusi pencerahan dan pergerakan ekonomi masyarakat khususnya di level kecil hingga menengah. Untuk itu Kami menghadirkan Bank Jabar (BjB) cabang Singaparna untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan melalui integrasi program yang digulirkan pemerintah melalui masjid, salah satunya kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) sebagai solusi permodalan yang mudah bagi masyarakat yang mau berusaha dan berkarya," kata Ketua PD DMI KH Dede Saeful Anwar, Rabu (22/7/2020).

Selain itu lanjut dia, dalam diskusi dengan BjB Cabang Singaparna di Kantor Sekretariat PD DMI Kabupaten Tasikmalaya, pada Selasa (21/7/2020) itu, pihaknya ingin mengetahui secara jelas terkait langkah-langkah kongkrit yang sudah dilakukan BjB dalam mengawal program kredit Mesra yang telah digulirkan pemerintah setahun sebelumnya. Karena sejauh ini DMI belum dilibatkan secara langsung.

Ditambahkan, dalam pertemuan khusus antara Ketua Umum PP DMI, H Muhammad Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12), bersama ketua dan pengurus PW DMI Jabar serta PD DMI se Jabar dan Gubernur Jawa Barat H. Ridwan Kamil di Kota Bekasi pada Sabtu (18/7/2020) lalu, DMI Kabupaten Tasikmalaya mengemban tugas sangat besar yakni mengembalikan masjid sesuai fungsinya secara baik.

Ia menegaskan, sesuai amanat Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla, bahwa masjid harus makmur dan dimakmurkan. Dan sesuai fungsi pokok masjid, yakni fungsi Imaroh, fungsi Idaroh dan fungsi Riayah, maka DMI didorong untuk bergerak harmoni dengan seluruh pengurus DKM dan masyarakat pada umumnya untuk mewujudkan ketiga fungsi tadi.

"Jika ketiga fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka selain makmur, masjid tersebut akan dapat mewujudkan perannya sebagai sumber kemaslahatan bagi umat. Salah satu kemaslahatan itu adalah perekonomian masyarakat yang sehat menuju kemakmuran yang nyata," ucapnya.

Maka tambah KH. Dede, melalui koordinasi dan kolaborasi dengan BjB, diharapkan dapat mendorong masyarakat pelaku usaha untuk bangkit dan bergerak bersama dalam memakmurkan masjid dan dimakmurkan secara ekonomi.

 

Koropak.co.id - DMI Kabupaten Tasikmalaya Dorong BJB Perluas Akses Permodalan Ke Masyarakat

 

 

Baca : DMI Kabupaten Tasikmalaya Dukung Kredit Mesra

 

Sementara itu, Manajer UMKM Bank Jabar Cabang Singaparna, Risman Hardiana mengakui, sejak program kredit Mesra yang digulir di Jawa Barat, tercatat baru sekitar Rp 150 juta yang sudah didistribusikan ke masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pada bulan Juli dan Oktober 2019 dan bulan Februari 2020.

"Kredit tersebut disalurkan ke 4 DKM untuk 26 kelompok warga masjid pelaku usaha. Memang masih terbatas dan kami berharap ke depan, melalui penguatan koordinasi dengan DMI ini, kredit Mesra yang kini menjadi salah satu produk BjB bisa lebih luas menangani kelompok-kelompok usaha warga berbasis masjid," papar Risman.

Wakil Ketua PD DMI Kabupaten Tasikmalaya, H. Yarin menyebutkan, ada ribuan masjid di Kabupaten Tasikmalaya dan tentu banyak warganya yang saat ini berharap bisa melakukan aktivitas usaha setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19.

"Kami ingin dalam penyaluran bantuan permodalan kepada masyarakat melalui perbankan, dipermudah dan diperingan dari segi cicilan. Khususnya untuk kredit Mesra, berharap tidak dikhususkan bagi DKM yang sudah teregister di Kemenag saja yang bisa mengeluarkan rekomendasi bagi kelompok usaha yang akan mendapat bantuan kredit BjB. Intinya kredit Mesra ini harus menyentuh kelompok usaha warga hingga DKM di pelosok," ujarnya.*

 

Baca : DKM dan DMI Se-Priangan Timur Sambut Baik Aplikasi QRIS