Anggota Panwascam Digembleng Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pilkada

Minggu, 26 Juli 2020 22:10 D. Farhan Kamil Pilkada

Anggota Panwascam Digembleng Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pilkada

 

Koropak.co.id - Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menggelar kegiatan sosialisasi penguatan penyelesaian sengketa antar peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 di Favehotel Kota Tasikmalaya, Minggu (26/7/2020).

Dalam kegiatan yang dihadiri Koordinator Divisi (Koordiv) Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Rahmat Bagja, SH., LLM itu, di hadapan seluruh anggota Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) sebagai peserta, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya juga melaunching gerakan menjaga hak pilih dan posko pengaduan pada Pilkada Desember 2020, yang diresmikan langsung oleh Rahmat Bagja dengan pemukulan gong.

"Hari ini, melalui kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, keahlian Panwascam dalam menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu akan digembleng dan dibimbing oleh Bawaslu dengan menekankan kepada metode mediasi," kata Rahmat.

 

Baca : Bawaslu Tampung Data dan Informasi Untuk Indeks Kerawanan Pemilu

 

Terkait gerakan menjaga hak pilih dan dibentuknya posko pengaduan dalam upaya menjaga masyarakat tetap bisa menyalurkan hak suaranya di Pilkada, Rahmat mengaku sangat mengapresiasi dan menilai bahwa dalam hal ini Bawaslu menginginkan adanya keterjaminan hak-hak suara rakyat atau pemilih dalam Pilkada nanti.

Lebih lanjut Rahmat menegaskan, hal yang tidak boleh diabaikan dalam semua kegiatan pengawasan pemilu, adalah tetap menjalankan protokol kesehatan. Seperti mengenakan masker dan membawa hand sanitizer serta menerapkan physical distancing.

 

Baca : Pilkada Ditengah Covid-19, Jumlah TPS Kabupaten Tasikmalaya Membengkak

 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda SP menuturkan, kegiatan sosialisasi penyelesaian sengketa antar peserta tersebut, adalah untuk memberikan penguatan dan pemahaman serta ilmu kepada Panwascam, ketika terjadi sengketa.

Menurutnya, sengketa bisa terjadi ketika masa kampanye dan pemasangan alat peraga. Sengketa juga bisa juga terjadi antar calon, kemudian calon dengan penyelenggara pemilu.

"Saya tekankan kepada teman-teman Panwascam, jika terjadi sengketa antar peserta, lakukan mediasi dan selesaikan hari itu juga di tempat kejadian," kata Dodi.

 

Baca : Bimtek Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, Ditengah Pandemi Covid-19

 

Selanjutnya kata dia, untuk kegiatan launching gerakan menjaga hak pilih dan dibentuknya posko pengaduan, tujuannya untuk memastikan setiap warga yang sudah berusia 17 tahun masuk dalam daftar pemilih di Pilkada.

"Ini sangat penting, karena kualitas pemilu salah satunya ditentukan oleh daftar pemilih tetap (DPT) yang valid. Karena persoalan DPT ini kerap muncul dalam setiap kegiatan pemilu," ujarnya.

Kepada masyarakat lanjut dia, apabila belum didatangi petugas pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk segera mengadukan ke posko pengaduan Bawaslu. "Persoalan hak pilih sangat krusial. Bawaslu akan terus memantau dan mengawasi sejauh mana hak-hak tersebut terjamin ketika saatnya nanti di TPS," tegas Dodi.*

 

Baca : Jelang Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Tasikmalaya Gelar Rapid Test

Baca : Seorang Petugas PPK di KPU Kabupaten Tasikmalaya Positif Covid-19