Jelang Pemilihan Bupati Tasikmalaya, Bawaslu Awasi Ruang Gerak Petahana

Senin, 03 Agustus 2020 09:36 D. Farhan Kamil Pilkada

Jelang Pemilihan Bupati Tasikmalaya, Bawaslu Awasi Ruang Gerak Petahana


Koropak.co.id - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2020 yang tinggal beberapa bulan lagi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya menyoroti ruang gerak petahana. Pasalnya, dalam pelaksanaan Pilkada, petahana sangat rentan memobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bawaslu juga mengkhawatirkan, adanya kepentingan politik yang menyusup dari para calon kepala daerah, dalam agenda sosial dengan tujuan membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Sehingga angka potensi Pilkada serentak ini menjadi terus bertambah.

"Bukannya tidak boleh, yang menjadi persoalan itu ketika bantuan Covid-19 dipolitisasi calon dan dijadikan motif kepentingan untuk pemenangan Pilkada. Dalam hal ini relasi kuasa petahana lebih rentan mempolitisir bantuan Covid-19," kata Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, R Setia Surya, Minggu (2/8/2020).

 

Baca : Potensi Kerawanan Menguat Ketika Petahana Kembali Maju Pilkada

 

Selain bantuan Covid-19, yang paling menonjol dalam pelaksanaan Pilkada tahun ini, yakni soal potensi kerawanan di level kebijakan pemerintah daerah. Menurut Surya, kebijakan pusat maupun daerah cenderung dipakai untuk memobilisasi kepentingan Pilkada.

"Maka dalam hal itu, kami lebih menekankan dalam objek pengawasannya. Bagaimana kebijakan pusat dan daerah tidak dipakai sebagai instrumen mobilisasi untuk mengadakan Pilkada baik itu pejabat di tingkat pusat maupun daerah," ujarnya.

Lebih lanjut Surya menegaskan, dalam Undang-Undang Pemilu, sudah jelas diatur di pasal 71 ayat 1, bahwa setiap pejabat negara pejabat daerah ASN, TNI dan Polri atau kepala desa (Kades), dilarang membuat keputusan atau kebijakan yang dapat menguntungkan salah satu calon.

 

Baca : APBD Diduga Dijadikan Alat Elektoral Politik Jelang Pilkada

 

Sementara di pasal 71 ayat 2 menjelaskan, larangan bagi pejabat daerah melakukan mutasi rotasi 6 bulan sejak penetapan pasangan calon.

Sedangkan di pasal 71 ayat 3 setiap Gubernur atau Bupati, Wakil Bupati maupun Walikota, Wakil Walikota dilarang membuat keputusan kebijakan, kegiatan dan program di luar wilayah ataupun di dalam wilayah sendiri, yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon.

"Sehingga agenda ini menjadi penting bagi Bawaslu. selain aspek pengawasan seluruh tahapan, Bawaslu juga harus bisa melaksanakan penindakan setiap dugaan pelanggaran Pilkada, hingga tuntas," tegasnya.*

 

Baca : Pilkada 2020, Kehadiran Pengusaha, Birokrasi dan Petahana Perlu Diwaspadai