Pemuda Pancasila Lakukan Audiensi Dengan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya

Rabu, 05 Agustus 2020 09:03 Eris Kuswara Parlemen

Pemuda Pancasila Lakukan Audiensi Dengan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya

 

Koropak.co.id - Buntut dari polemik Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Tasikmalaya, kembali mendatangi Gedung DPRD Kota Tasikmalaya dan menggelar audiensi bersama Komisi IV di Ruang Rapat I DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (3/8/2020).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Gilman Mawardi S.Pd mengatakan, dalam audiensi tersebut, mereka mempertanyakan terkait masalah adanya beberapa warga yang biasanya mendapatkan bantuan, namun kini mereka tidak mendapatkannya.

"Banyak warga yang kini mengeluh jika mereka kini tidak mendapatkan BNPT dan PKH seperti biasanya. Ternyata, masalah ini benar-benar terjadi di masyarakat, mereka masih memegang kartu kombo atau KKS (ATM) dan setelah mereka cek saldonya tidak ada alias nol Rupiah," kata Gilman.

 

Koropak.co.id - Pemuda Pancasila Lakukan Audiensi Dengan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya

 

Baca : TKSK Cipedes Kota Tasikmalaya Salurkan Bantuan Sembako Pangan Ke 1.308 KPM

 

Ditambahkan, seperti yang diketahui bahwa BNPT dan PKH merupakan program nasional dan selalu diupdate melalui pendampingnya. Oleh karena itu, bisa saja warga yang biasanya mendapatkan bantuan tersebut ada pemutakhiran. Sehingga, pada akhirnya mereka tidak memenuhi syarat kembali sebagai penerima bantuan.

"Dengan adanya pemutakhiran tersebut, maka sangat dimungkinkan jika kemudian warga yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan, maka secara otomatis warga tersebut tidak mendapatkan bantuan. Dalam hal ini Pemuda Pancasila curiga dan merasa khawatir adanya penyelewengan bantuan sosial yang dilakukan pihak bank dan berbagai pihak terkait lainnya," ucapnya.

 

Baca : Ribuan KPM di Kabupaten Tasikmalaya Menanti Sembako PKH

 

Gilman menuturkan, dalam audiensi tersebut, Pemuda Pancasila juga secara langsung mempertanyakan hal tersebut kepada pihak bank penyalur bantuan dalam hal ini Bank BNI dan meminta nomor rekening warga yang tidak menerima kembali bantuan untuk bisa di print out rekening korannnya.

"Alhamdulillah pihak Bank BNI siap untuk memberikan print out rekening koran dari warga tersebut, dengan syarat warga itu mempunyai rekeningnya dan datang langsung ke Kantor Bank BNI. Oleh karena itu, kami pun mendorong pihak Bank BNI dan PKH serta TKSK untuk lebih transparan dan lebih koordinatif dengan pemerintah setempat," ujarnya.*

 

Baca : Puluhan Ribu Penerima Bantuan Sembako Pangan di Kabupaten Tasikmalaya Kecewa

 


Berita Terkait