Ada Apa Dengan Data Pemilih? Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Perketat Pengawasan

Jum'at, 07 Agustus 2020 09:34 D. Farhan Kamil Pilkada

Ada Apa Dengan Data Pemilih? Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Perketat Pengawasan

 

Koropak.co.id - Tahapan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih, Pada Pilkada Serentak 2020 yang sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya melalui petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) hingga 13 Agustus 2020 nanti, menjadi sorotan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya beserta seluruh jajaran di bawahnya.

Pasalnya, permasalahan klasik yang kerap terjadi dalam setiap hajat pemilu dalam hal data pemilih, kini ditemukan kembali. Salah satu contoh yaitu, data orang yang telah meninggal beberapa tahun ke belakang dan telah melewati beberapa kali ajang pemilu, kini muncul kembali dalam daftar pemilih. Permasalahan yang seharusnya lebih sederhana bagi penyelenggara pemilu, namun tetap seperti benang kusut.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda, SP mengatakan, tahapan pemuktahiran daftar pemilih, merupakan salah satu tahapan yang krusial dan sangat strategis bagi terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang berkualitas.

Maka, sebagai penyelenggara pemilu tentu harus berkomitmen kuat untuk melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang lebih baik agar tercipta daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir.

"Daftar pemilih yang berkualitas akan mendorong kualitas proses dan hasil pemilu lebih baik. Sebaliknya daftar pemilih yang memiliki banyak permasalahan akan menyebabkan proses dan hasil pemilu yang dipertanyakan legitimasinya," kata Dodi pada konferensi pers terkait evaluasi oengawasan PPDP di Kantor Bawaslu, Kamis (6/8/2020).

Pengawas pemilu tegas dia, memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan tugas pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh proses tahapan berjalan sesuai peraturan perundang–undangan.

"Hari ini, kita ingin menyampaikan hasil pengawasan kita secara periodik mulai dari tanggal 15 Juli sampai 5 Agustus pada tahapan coklit. Bawaslu telah mengantongi sejumlah temuan di lapangan terkait penyusunan daftar pemilih yang krusial dan menjadi sorotan masyarakat," ujarnya.

 

Baca : Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dorong KPU Rasionalisasi Penambahan Jumlah Pemilih

 

Alasan mendasar kenapa hasil pengawasan harus disampaikan, terang Dodi, ia ingin masyarakat secara luas mengetahui bagaimana kerja pengawasan ini. Jangan sampai masyarakat tidak tahu hasil pengawasan, maka harus diinformasikan.

"Intinya, kita butuh dukungan dari masyarakat sebagai pengawasan partisipatif. Kita tidak mungkin bisa bekerja tanpa ada dukungan dari semua pihak terutama dari seluruh elemen masyarakat. Bagaimana supaya dalam hal penyusunan daftar pemilih itu betul-betul akurat. Jangan sampai daftar pemilih itu amburadul, sebab ini juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat," ucapnya.

Menurut Dodi, secara garis besar, berdasarkan hasil investigasi, analisis, pengawasan langsung dan tidak langsung pada tahapan coklit yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli – 5 Agustus 2020 didapatkan beberapa hal mendasar antara lain, Data DPT Pemilu 2019 sejumlah 1.366.465, DP4 dari kemendagri sejumlah hasil 1.379.954. DPT Pemilu 2019 sinkronisasi dengan DP4 sejumlah 1.376.647 dan A.KWK (pemilih yang harus dicoklit) sejumlah 1.379.954.

"Dari analisa yang dilakukan di point pertama, bahwa pemilih pada A. KWK tahun 2020 mengalami penambahan sejumlah 13.489 dari DPT terakhir. Untuk data DP4 dengan A.KWK 3.307 serta DP4 dengan DPT Pemilu 2019 ada penambahan sejumlah 10.182," terang Dodi. *

 

Baca : Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Temukan Petugas Coklit Melanggar Aturan