Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Temukan Petugas Coklit Melanggar Aturan

Jum'at, 07 Agustus 2020 09:45 D. Farhan Kamil Pilkada

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Temukan Petugas Coklit Melanggar Aturan


Koropak.co.id - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin mengatakan, Bawaslu melaksanakan pengawasan proses Coklit daftar pemilih sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Belum lama ini ditemukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang dalam melaksanakan tugas coklit tidak sesuai aturan.

"Saat kami mengawasi PPDP dalam melaksanakan coklit di lapangan, ada satu temuan dari Panwascam Mangunreja, dimana PPDP tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang diamanatkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020," kata Khoerun, dalam pers rilis Bawaslu, Kamis (6/8/2020).

Amanat PKPU tersebut menegaskan, proses coklit itu harus langsung datang ke rumah pemilih. Namun yang terjadi di Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja justru sebaliknya. Petugas coklit ini malah mengumpulkan KTP dan KK secara kolektif, lalu dibawa pulang ke rumah PPDP.

"Petugas coklit ini menulis data KTP dan KK ke dalam formulir A-1 dan A-2, setelah itu dikasihkan kepada orang yang tercantum dalam formulir A-KWK tersebut. Itu lah yang tidak sesuai dengan amanat yang tertuang dalam PKPU nomor 6 tahun 2020. Sehingga kami menyimpulkan ini masuk kepada pelanggaran administrasi," tuturnya.

Menurut dia, kasus Mangunreja tersebut ditangani Bawaslu melalui Panwascam Mangunreja. Dan saat ini PPDP tersebut diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan hingga akhir batas waktu coklit 13 Agustus 2020.

"Bawaslu telah memberi sanksi administrasi agar PPDP segera memperbaiki data. Formulir A-1 yang tidak ditandatangani oleh pemilik rumah dan si petugas coklit harus dibereskan atau diperbaiki. Termasuk di formulir A-2 harus dicantumkan siapa petugas dan ditandatangani," ujarnya.

 

Baca : Ada Apa Dengan Data Pemilih? Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Perketat Pengawasan

 

Maka lanjut Khoerun, jika kesempatan untuk perbaikan tersebut tidak diindahkan oleh petugas coklit, maka kasusnya akan meningkat menjadi pelanggaran kode etik dan sanksinya bisa sampai pencopotan atau diberhentikan oleh KPU.

Selain kasus di Kecamatan Mangunreja Bawaslu juga menemukan adanya PPDP di Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang, yang masuk dalam dukungan calon perseorangan.

"Petugas coklit ini sudah dimintai keterangan oleh Panwascam Padakembang, dan petugas tersebut menyatakan jika dirinya pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya dari perseorangan. Kasus ini telah dilakukan penanganan dan untuk tugas coklit selanjutnya dilakukan atau diambil alih oleh PPS Desa Rancapaku," terang Khoerun. *

 

Baca : Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dorong KPU Rasionalisasi Penambahan Jumlah Pemilih


Berita Terkait