Dewan Beberkan Alasan Mengapa Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya Harus Dibantu

Jum'at, 07 Agustus 2020 16:16 Eris Kuswara Parlemen

Dewan Beberkan Alasan Mengapa Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya Harus Dibantu


Koropak.co.id - Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewenangan Kota dan Kabupaten adalah mengatur Usaha Mikro. Sedangkan untuk Usaha Kecil diatur oleh Pemerintah Provinsi dan Menengah diatur oleh Pemerintah Pusat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengembangan Usaha Mikro DPRD Kota Tasikmalaya, H Murjani SE., MM saat dikonfirmasi Koropak terkait alasan mengapa usaha mikro perlu dikembangkan di Kota Tasikmalaya, Jumat (7/8/2020).

"Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya pun perlu mengaturnya, dan melalui inisiatif DPRD Kota Tasikmalaya maka dibuatkan Raperda Pengembangan Usaha Mikro. Alhamdulillah dalam Rapat Paripurna pada Kamis (29/7/2020) lalu, Raperda tersebut sudah final dan disetujui baik oleh pihak eksekutif maupun legislatif," kata Murjani.

 

Baca : Raperda pengembangan usaha mikro, angin segar bagi pengusaha kecil

 

Ditambahkan, semangat mendasar untuk mengembangkan usaha mikro, karena usaha ini sangat tahan goncangan saat krisis termasuk juga saat pandemi Covid-19 meskipun masih ada sedikit campur tangan dari pemerintah daerah.

Jika sektor usaha ini terus dimentori, dirawat serta diberikan dorongan kebijakan yang pro kepada usaha mikro, maka akan memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat.

"Kemanfaatan itu di antaranya dapat mengurangi pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang diprediksi pada tahun 2020 ini naik menjadi 13,5 persen dibandingkan tahun 2019 dengan angka 11,6 persen. Oleh karena itu, Usaha Mikro tersebut harus bisa naik kelas menjadi usaha kecil," tuturnya.

 

Baca : Raperda pengembangan usaha mikro jadi payung hukum bagi pelaku usaha kecil

 

Manfaat lainnya kata dia, adalah akan memperkuat perekonomian Kota Tasikmalaya dan mengurangi Indeks Gini di Kota Tasikmalaya yang sangat rawan yakni pada angka 0.40. Artinya, kesenjangan antara kaya dan miskin semakin jauh.

"Dengan mengembangkan usaha mikro maka akan menaikkan pendapatan. Kemudian, jika perputaran uang terjadi di kelas ekonomi bawah, maka ekonomi di Kota Tasikmalaya akan semakin kuat," terangnya.

Lebih lanjut Murjani menjelaskan, ruh Perda Pengembangan Usaha Mikro ini adalah, Walikota dan jajarannya termasuk DPRD harus menjadi contoh bagi masyarakat dengan memakai produk lokal dan mencintai produk lokal dengan menerbitkan Perwalkot Maksimal 1 tahun setelah Perda diundangkan," ujarnya.

 

Baca : Dewan minta gratiskan biaya pengurusan izin bagi usaha mikro

 

"Kita menginginkan agar nantinya tidak hanya menerbitkan surat edaran atau imbauan saja. Karena terbukti surat edaran Walikota pada Tanggal 3 Januari 2019 Tentang Dukungan Penggunaan 8 Produk Unggulan Kota Tasikmalaya, ternyata tidak efektif atau tidak ada ruhnya, tidak berdampak dan tidak ada gaungnya. Hal itu karena pemangku kebijakan belum maksimal memberikan contoh ke masyarakat terutama dalam hal memberi dan memakai produk lokal," katanya.

Sehingga ucap dia, untuk bisa mencapai keberhasilan suatu kebijakan, terlebih lagi menyangkut urusan publik, maka pemerintah harus menjadi teladan terlebih dahulu.

"Kami berharap semoga Perda Pengembangan Usaha Mikro ini bisa menjadi oleh-oleh dari Walikota diakhir masa jabatan periode ke-2 ini," tuturnya.

Sementara itu, untuk memenuhi kriteria usaha mikro ini adalah, memiliki karyawan kurang dari 4 orang, aset atau kekayaan bersihnya mencapai Rp 50 juta dan omset penjualan tahunannya mencapai hingga Rp 300 juta.*

 

Baca : Raperda pengembangan usaha mikro DPRD bantu pelaku usaha mikro


Berita Terkait