Pemberlakuan Sanksi Jadikan Masyarakat Sadar Penerapan Protokol Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2020 22:24 Eris Kuswara Parlemen

Pemberlakuan Sanksi Jadikan Masyarakat Sadar Penerapan Protokol Kesehatan


Koropak.co.id - Menanggapi kebijakan Peraturan Walikota (Perwalkot) Nomor 29 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan, dengan diberlakukan sanksi sosial dan sanksi denda sebesar Rp 50.000 bagi masyarakat yang tidak bermasker, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Aslim SH menyebutkan, itu merupakan ikhtiar pemerintah untuk mendorong masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan.

"Masyarakat tidak perlu melihat ke sisi sanksinya, yang paling penting adalah bagaimana semua menyadari bahwa kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan itu penting dan wajib demi kepentingan dan keamanan bersama," kata Aslim, seusai mengikuti rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT RI ke-75 Proklamasi Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2020).

Disinggung soal rencana pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada awal September 2020 mendatang, Aslim menegaskan, rencana tersebut harus diramu secara komprehensif termasuk dalam penentuan kriterianya. Jangan sampai rencana ini justru kemudian memberatkan pihak sekolah.

 

Koropak.co.id - Pemberlakuan Sanksi Jadikan Masyarakat Sadar Penerapan Protokol Kesehatan (2)

 

Baca : HUT RI Ke-75, Harus Dijadikan Momen Bangkitnya Perekonomian di Tengah Covid-19

 

Ia juga menyebutkan, jika semua guru harus melaksanakan swab test dan rapid test, maka bisa dibayangkan berapa anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. "Untuk lingkungan Dinas Pendidikan saja, jika dilaksanakan rapid test, maka harus menyiapkan anggaran hingga Rp 3 milyar," ujarnya.

Maka, kata Aslim, DPRD Kota Tasikmalaya mempertanyakan kesiapan dari Dinas Pendidikan sebelum rencana tersebut benar-benar dilaksanakan.

"Perlu diingat, efektif masa rapid test itu hanya 1 hingga 2 minggu saja. Untuk minggu berikutnya harus juga terpikirkan untuk meyakinkan tidak ada satu pihak pun yang reaktif Covid-19. Maka kebijakan pembelajaran secara tatap muka harus dikaji kembali agar tidak memberatkan pihak sekolah, kecuali pemerintah sudah siap untuk memfasilitasi," ujarnya.*

 

Baca : Tutup Masa Sidang, DPRD Kota Tasikmalaya Akan Lakukan Reses di Masa Pandemi


Berita Terkait