Masyarakat Minta Pemerintah Hapus PPDB Sistem Zonasi

Kamis, 27 Agustus 2020 10:30 Eris Kuswara Parlemen

Masyarakat Minta Pemerintah Hapus PPDB Sistem Zonasi


Koropak.co.id - Perwakilan Dapil IV, Fraksi Partai Gerindra, H Murjani SE., MM mengatakan, kegiatan reses yang dilaksanakan di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Kawalu dan Mangkubumi, masyarakat telah menyampaikan aspirasinya untuk berbagai bidang mulai dari bidang pendidikan, kesehatan hingga sosial.

Demikian hal itu diutarakan saat mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (25/8/2020).

"Pada bidang pendidikan, masyarakat sangat mengharapkan agar pada masa-masa sulit seperti saat pandemi Covid-19 ini, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan secara tatap muka. Hal itu dengan pertimbangan bahwa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dinilai kurang efektif," kata Murjani.

Masyarakat juga sangat mengharapkan agar sekolah dapat menciptakan dan menjadikan manusia yang unggul di segala bidang salah satunya dalam pendidikan karakter anak. Dengan kondisi sekolah swasta atau madrasah yang dinilai masih kurang layak, maka masyarakat mengharapkan pemerintah dapat membantu untuk memberikan fasilitas yang sama dengan sekolah negeri baik tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat.

"Dalam reses tersebut, masyarakat juga menginginkan agar pemerintah bisa menghapus sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Karena fasilitas dari setiap sekolah juga tidak merata," ujarnya.

 

 

Koropak.co.id - Masyarakat Minta Pemerintah Hapus PPDB Sistem Zonasi

 

Baca : Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Resmi Buka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021

 

Kemudian dari bidang kesehatan, pemerintah diharapkan bisa terbuka dalam memberikan informasi karena masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dalam penanganan penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD).

Murjani menuturkan, pemerintah juga harus memberikan edukasi atau pelatihan mengenai cara pencegahan penyakit di Posyandu. Selanjutnya, Dinas Kesehatan juga diharapkan bisa bersosialisasi dan mengingatkan masyarakat tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebab wabah penyakit bisa datang kapan saja.

"Kemudian pemerintah diharapkan bisa menyediakan bantuan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil di setiap posyandu," ucapnya.

 

Baca : Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Harus Lebih Akurat dan Tepat Sasaran

 

Sementara itu, untuk bidang sosial, masyarakat Kecamatan Kawalu dan Mangkubumi mengharapkan agar pemerintah bisa memberikan bantuan untuk pembangunan sarana ibadah masjid atau madrasah.

Aspirasi lainnya yaitu tentang ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Termasuk mempertanyakan bantuan yang bersumber dari bantuan pusat dan provinsi untuk masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Adapun pada bidang ekonomi, masyarakat meminta pemerintah bisa menyediakan pupuk dan bibit serta alat pertanian yang terjangkau oleh para petani, dan menganggarkan dana untuk pembelian gabah sewaktu panen wilayah.

"Mereka juga meminta agar pemerintah dapat menyediakan lahan yang nantinya dapat dijadikan sebagai pengembangan industri pertanian digital," katanya.*

 

Baca : Industri Berbasis Pertanian Harus Jadi Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya

 


Berita Terkait