Dewan Harapkan UHC Bisa Terlaksana Di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Mendatang

Sabtu, 29 Agustus 2020 20:13 Eris Kuswara Parlemen

Dewan Harapkan UHC Bisa Terlaksana Di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Mendatang

 

Koropak.co.id - Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Gilman Mawardi S.Pd mengatakan, Universal Health Coverage (UHC), merupakan cita-cita pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dengan baik, sehingga seluruh lapisan masyarakat harus tercover dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Karena program ini bersifat gotong royong, maka bagi mereka yang mampu, harus mandiri dengan menjadi peserta BPJS Mandiri. Sementara bagi yang tidak mampu, maka mereka harus dibantu oleh pemerintah baik itu oleh pemerintah pusat maupun daerah," kata Gilman, Sabtu (29/8/2020).

Disebutkan, Untuk mengetahui sejauh mana program pemerintah dalam pelayanan terhadap orang yang tidak mampu sebagai upaya memenuhi Universal Health Coveage, Kamis (27/8/2020) Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya di Ruang Rapat I DPRD Kota Tasikmalaya.

 

Koropak.co.id - Dewan Harapkan UHC Bisa Terlaksana Di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Mendatang

 

 

Baca : Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Harus Lebih Akurat dan Tepat Sasaran

 

Menurutnya, berdasarkan data yang ada, di Kota Tasikmalaya sudah ada 80,88 persen yang masuk kepesertaan BPJS Kesehatan atau peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Sisanya berarti hanya tinggal 20 persen . Jika mereka belum menjadi peserta JKN maka secara otomatis mereka belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Maka, kami ingin mengetahui berasal dari masyarakat mana, apa mereka dari masyarakat yang tidak mampu atau mampu," ujarnya.

Gilman menegaskan, jika memang masyarakat tersebut berasal dari kalangan yang tidak mampu, maka DPRD Kota Tasikmalaya akan mendorong pemerintah agar bisa memfasilitasi dan membantunya untuk menjadikan mereka peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah atau nasional.

"Kami meyakini, dari data warga yang belum menjadi peserta JKN, di antaranya ada yang mampu. Mereka akan kami dorong untuk menjadi peserta BPJS Mandiri," ucapnya.

Pihaknya berharap, UHC di tahun 2021 mendatang, bisa benar-benar dilaksanakan di Kota Tasikmalaya. "Jika semuanya sudah siap, tinggal diback up dengan Peraturan Walikota (Perwalkot)," imbuhnya.*

 

Baca : Program UHC Beri Kepastian Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu




Berita Terkait