Bawaslu Ajak Masyarakat Ikut Awasi Pemilu

Kamis, 22 Februari 2018 16:35 Didit Fauzi Pilkada

Bawaslu Ajak Masyarakat Ikut Awasi Pemilu

Pojok Pengawasan Partisipatif Disosialisasikan

 

Koropak.co.id - Menjelang Pemilu Gubernur Jawa Barat pada 27 Juni 2018 mendatang, Badan Pengawas Pemilu menggencarkan sosialisasi pengawasan pemilu. Bahkan, pengawasan diharapkan tidak hanya dilakukan oleh panwaslu saja, namun masyarakat pun diharapkan dapat ikut berpartisipasi mengawasi pesta demokrasi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang juga serempak dengan Pemilihan Kepala Daerah di beberapa daerah di Jawa Barat.

Seperti halnya sosialisasi pojok pengawasan partisipatif kepada masyarakat dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar tahun 2018 yang digelar Panwaslu Kota Tasikmalaya di favehotel Tasikmalaya, Jalan RE Martadinata Nomor 214 Kota Tasikmalaya, Kamis (22/2/2018).

 

Bawaslu Ajak Masyarakat Ikut Awasi Pemilu

 

Baca : Bawaslu Catat Puluhan Tindak Pidana Pemilu

Sosialisasi yang dipimpin Rino Sundawa Putra selaku Ketua Panwaslu Kota Tasikmalaya beserta dua anggota, Ijang Jamaludin serta Nurjani itu turut dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Harminus Riko. Hadir pula Kepala Kesbangpol Kota Tasikmalaya H Deni Diyana, perwakilan KPUD Kota Tasikmalaya, perwakilan instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, perwakilan partai politik, serta organisasi kemahasiswaan.

Dalam sambutannya, Ketua Panwaslu Kota Tasikmalaya, Rino Sundawa Putra menyampaikan bahwa dilaksanakannya kegiatan sosialisasi tersebut dalam rangka menyukseskan terselenggaranya Pilgub Jabar 2018 agar semua lapisan masyarakat mengerti dan memahami memgenai peraturan dan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilgub.

"Permasalahan money politic dan politisasi SARA saat ini yang menjadi permasalahan utama," katanya.

 

Bawaslu Ajak Masyarakat Ikut Awasi Pemilu

 

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Harminus Riko menyampaikan pojok pengawasan adalah salah satu fasilitas yang disediakan Panwaslu untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu, siapapun bisa mengaksesnya.

"Melalui Pojok Pengawasan, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai pengawasan yang dilakukan Panwaslu," katanya.

Bahkan, Panwaslu akan menyajikan fakta dan data yang terkait pengawasan kontestasi elektoral. Terlebih, Bawaslu RI tengah memindahkan data-data manual ke dalam format digital. Data tersebut merupakan catatan-catatan Bawaslu mengenai pengawasan pemilu, baik pelanggaran administrasi, pengawasan mengenai pelanggaran pidana, dan penanganan sengketa.


Baca : Strategi KPU Jabar Dalam Pilkada Serentak 2018

"Ini dalam rangka bagaimana publik dapat mendapatkan akses seluas-luasnya apa yang dilakukan pengawas pemilu," katanya.

Dikatakan Riko, beberapa pelanggaran yang sering terjadi dalam setiap pelaksanaan Pilkada adalah politik uang, penggunaan alat atau fasilitas negara, mobilisasi pegawai atau alat negara, penggunaan tempat dan sarana ibadah, dan lainnya.

"Tidak bisa dimungkiri, pelanggaran politik uang yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu. Pemberi dan penerima sama-sama bisa dijerat hukum akan tetapi secara aplikasinya susah untuk dibuktikan. Selain itu, satu-satunya cara agar poltik uang ini dapat dibuktikan adalah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sehingga pengawas di lapangan dititikberatkan untuk menindak pelanggaran politik uang melalui cara OTT," ujar Riko.

Riko menambahkan mengenai teknik pengawasan, ada dua mekanisme yang dilakukan Panwaslu yakni pencegahan dan penindakan. Tapi, dari keduanya, Panwaslu lebih menitikberatkan pada pencegahan ketimbang penindakan. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan terus melakukan edukasi politik kepada masyarakat.

Baca : Apresiasi- Kapolda Jabar Untuk Pilkada Jabar Yang Damai

Kepala Kesbangpol Kota Tasikmalaya H Deni Diyana menjelaskan demokrasi dan konflik sebenarnya merupakan dua hal yang tidak mudah dihubungkan. Dari banyak pengalaman yang ada, bukan hal yang mudah membuktikan bahwa demokrasi dapat menjadi pemicu konflik, walaupun dapat saja diklaim bahwa eskalasi konflik disebabkan oleh liberalisasi politik yang bekerja dalam proses demokrasi.

"Jadi eksistensi konflik memang suatu hal yang wajar bagi suatu proses demokrasi. Hanya saja, menjadi berbahaya jika konflik sudah represif dan berwujud kekerasan (violence). Dalam wacana demokrasi, konflik tidak dipahami sebagai hal yang negatif, melainkan sebagai satu gejala responsif dalam upaya menciptakan kontrol dan keseimbangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan," tuturnya.

Dijelaskan Deni, potensi konflik jelas menjadi salah satu pekerjaan rumah seluruh perencana dan penyelenggara Pilkada langsung. Kalau tidak diantisipasi baik sejak dini, pilkada-pilkada selanjutnya bakal menimbulkan konflik politik yang lebih besar lagi dibanding contoh konflik diatas yang tidak hanya merugikan kepentingan rakyat, tetapi juga merusak benih-benih demokrasi serta mengganggu proses penguatan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

"Dalam pemecahan perkara konflik, Pilkada diserahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian setempat, yakni Kepolisian Daerah. Pemilihan pemecahan konflik melalui jalur hukum lebih didasarkan pada kenyataan bahwa kerusuhan tersebut bukanlah merupakan kerusuhan yang dikarenakan perbedaan pendapat dalam proses demokrasi. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak mengganggu jalannya pelaksanaan demokrasi. Dengan begitu, pilkada tetap dapat berlangsung, dan hukum tetap dapat ditegakkan," ujar Deni.*

 

Baca : Inilah Pemenang Sementara Pilkada Serentak


Berita Terkait