Lapas Kelas IIB di Tasikmalaya Sudah Tidak Manusiawi

Selasa, 08 September 2020 20:54 Eris Kuswara Parlemen

Lapas Kelas IIB di Tasikmalaya Sudah Tidak Manusiawi

 

 

Koropak.co.id - Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menerima audiensi dari Forum Silaturahmi Peduli Lingkungan Tasikmalaya (Fasilitas) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (7/9/2020).

Kepada Koropak, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muhammad Muharram memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Asep Ugar dan Asep Heru yang telah mendorong relokasi lapas Tasikmalaya yang dipandang dan dinilai sudah tidak manusiawi.

"Untuk kapasitas lapas hanya bisa menampung 89 orang dan saat ini sudah diisi lebih dari 300, bahkan saat itu pernah sampai benar-benar melebihi kapasitas dan dihuni sebanyak 600 orang. Sehingga mereka pun harus tidur di WC. Itu berdasarkan cerita dari Kepala Lapasnya sendiri. Tentunya ini mengerikan padahal itu tempat pembinaan, bagaimana membina ketika tempatnya tidak memadai," kata Dede.

Ditambahkan Dede, sehingga permasalahan ini bukan mengenai fisik lagi, tetapi juga mental dan spiritualnya. Karena, ketika narapidana itu pulang, maka mereka akan benar-benar kembali ke jatidirinya. Namun hal itu juga tidak akan mungkin terlaksana jika sarana dan prasarana lapasnya tidak mumpuni.

"Oleh karena itu kami bersama Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya sepakat untuk mendorong pemerintah untuk penyediaan lahan 3 hektar yang nantinya digunakan untuk pembangunan lapas baru. Karena, Pemerintah Pusat melalui Kemenkumham juga sudah siap untuk membangunnya," ucapnya.

 

Baca : Lapas Tasikmalaya Asah Kreativitas Warga Binaan

 

Dede menuturkan, hal yang menjadi permasalahannya saat ini adalah hanya tinggal cost sharing dan Pemerintah Kota Tasikmalaya juga harus menyediakan lahan ideal seluas 3 hektar yang sangat representatif dan siap untuk dibangun demi kemanusiaan.

"Yang dibui itu kan warga kita, bukan siapa-siapa, sehingga jangan sampai mereka itu seperti ikan asin ditumpuk dan disatukan dalam satu lapas. Karena kami juga sudah beberapa kali mengunjungi lapas, memang mengkhawatirkan dan sudah tidak manusiawi lagi sehingga harus cepat direspons pemerintah," ujarnya.

Dikatakan Dede, diketahui isu mengenai permasalahan lapas ini sudah ada sejak era Walikota Bubun dan sampai sekarang tidak selesai-selesai. Bahkan di era Walikota Syarif dikatakan ingin pindah ke Singaparna Kabupaten Tasikmalaya tapi tidak kunjung terealisasi.*

 


Berita Terkait