APBD Perubahan 2020 Kota Tasikmalaya, Masih Fokus Penanganan Covid-19

Rabu, 23 September 2020 14:59 Eris Kuswara Parlemen

APBD Perubahan 2020 Kota Tasikmalaya, Masih Fokus Penanganan Covid-19

 

Koropak.co.id - DPRD Kota Tasikmalaya menggelar kegiatan Rapat Paripurna Ke-4 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tasikmalaya Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (22/9/2020).

Dijumpai Koropak selepas Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Aslim SH mengatakan, setelah Rapat Paripurna Persetujuan KUA-PPAS, dilanjut dengan persetujuan Raperda Perubahan APBD yang dilakukan secara maraton dalam 1 hari 3 season.

"Pada intinya apa yang disampaikan dalam rapat ini sudah diterima DPRD Kota Tasikmalaya," kata Aslim.

Langkah selanjutnya, jelas dia, yaitu menungu hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat. Karena hasil dari rapat paripurna ini langsung disampaikan kepada Gubernur.

"Untuk hasil rapat kali ini akan ditindaklanjuti dengan dievaluasi oleh Gubernur, setelah itu baru bisa direalisasikan," ujarnya.

Dalam persetujuan Raperda Kota Tasikmalaya tentang Perubahan APBD Tahun 2020 lanjut Aslim, hingga saat ini yang menjadi titik sorot DPRD Kota Tasikmalaya tetap pada penanganan Covid-19 di Kota Tasikmalaya.

"Di masa Pandemi Covid-19, ada refocusing anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan pemulihan ekonomi. Selama itu untuk menunjang pembangunan perekonomian dan untuk kepentingan masyarakat, pada prinsipnya kami akan memberikan support pemerintah," tegasnya.

 

Koropak.co.id - APBD Perubahan 2020 Kota Tasikmalaya, Masih Fokus Penanganan Covid-19

 

 

Hal lain kata dia, terkait persetujuan Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tasikmalaya, hingga saat ini masih ditunda. Hal itu karena fasilitasi Gubernur mengenai Raperda tersebut, belum selesai.

Ditambahkan, jika fasilitasi dari Gubernurnya belum selesai ditakutkan nantinya ada perubahan. Maka DPRD Kota Tasikmalaya tidak boleh mendahului dan melakukan persetujuan.

Sebab, jika dilakukan persetujuan oleh DPRD dan ternyata nanti fasilitasi dari Gubernur ada perubahan, maka dipastikan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Bukan hanya mubazir, nantinya Raperda itu juga menjadi tidak sesuai, sementara di sini sudah disetujui. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan batal dengan sendirinya. Jadi pada intinya untuk persetujuan 2 Raperda itu ditunda dulu," kata Aslim.*

 

Baca : Dewan Sepakati Perubahan KUA PPAS Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020

 


Berita Terkait