Mahasiswa Tuntut Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Secepatnya Diperdakan

Kamis, 24 September 2020 15:06 Adin Wardini Parlemen

Mahasiswa Tuntut Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Secepatnya Diperdakan

 
Koropak.co.id - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya mendatangi kantor DPRD Kota Tasikmalaya, untuk beraudiensi bersama Komisi II DPRD dalam rangka menindaklanjuti aksi yang sama pada tahun 2018 dan 2019 lalu, terkait permasalahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kamis (24/9/2020).

Koordinator Lapangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Akbar Jaya Saputra mengatakan, berbicara lahan pertanian, Presiden RI pertama, Bung Karno pernah mengatakan, bahwa hidup matinya sebuah bangsa itu lewat lahan pertaniannya.

Oleh karena itu, pihaknya kembali menyampaikan tuntutan kepada DPRD dan Pemerintah Kota Tasikmalaya terkait lahan pertanian yang dari tahun ke tahun terus menyempit.

Kedatangan BEM Fakultas Pertanian Unsil ke dewan ini juga tidak lain untuk menagih Pemerintah Kota Tasikmalaya, atas kesepakatan bersama dalam momentum Hari Tani Nasional 2019 dengan BEM Fakultas Pertanian Unsil, untuk menekan alih fungsi lahan pertanian pangan.

"Lahan pertanian pangan harus dilindungi dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya sebagai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Kami menginginkan agar DPRD dan Pemerintah Kota Tasikmalaya secepatnya mengesahkan Raperda LP2B," kata Akbar.

 

Koropak.co.id - Mahasiswa Tuntut Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Secepatnya Diperdakan

 

Baca : Mahasiswa Tasikmalaya Tuntut Undang-undang Pertanahan Direvisi

 

Ia menyebutkan, berdasarkan data terakhir di bulan Maret 2020, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya mencatat, bahwa total luas lahan pertanian adalah 12.168 hektare. Sedangkan pada tahun 2016 masih tercatat sekitar 12.519 hektare.

Dalam kurun waktu 4 tahun dari 2016 sampai 2019, ada alih fungsi lahan pertanian yang sangat besar yakni sebanyak 351 hektare.

"Dalam pandangan kami, pemerintah tidak serius untuk menyelamatkan lahan pertanian yang sedianya tidak akan bisa dipisahkan dengan permasalahan lainnya," ujarnya.

Ditambahkan, berapa lahan pertanian akan digerus karena akan dialihfungsikan untuk kebutuhan jalan tol. Tentunya hal ini akan menjadi permasalahan baru yang harus disikapi serius. Apalagi dengan rencana jalan tol itu bisa menambah investor lain yang masuk untuk mengalihfungsikan lahan pertanian.*

 

Baca : Dewan Tunggu Hasil Kajian Dinas Terkait Tentang Permasalahan Lahan Pertanian


Berita Terkait