Dewan Dorong Pemerintah Untuk Segera Tetapkan LP2B Di Kota Tasikmalaya

Kamis, 24 September 2020 18:21 Eris Kuswara Parlemen

Dewan Dorong Pemerintah Untuk Segera Tetapkan LP2B Di Kota Tasikmalaya

 

Koropak.co.id - Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya merasa bangga kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Negeri Siliwangi (Unsil) Kota Tasikmalaya yang begitu peduli terhadap permasalahan lahan yang di Kota Tasikmalaya sehingga harus diberikan Perlindungan.

Proses penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Tasikmalaya, telah memakan waktu yang tidak singkat. Hal itu karena di Kota Tasikmalaya ini masih cukup longgar dengan adanya ruang-ruang diskusi dan musyawarah antara pemerintah dengan pemilik lahan.

Konsekuensi dari LP2B adalah bahwa lahan tersebut sudah tidak bisa di perjualbelikan untuk menjadi lahan abadi pertanian

Demikian hal itu disampaikan Anggota Komisi II dari Fraksi Gabungan Nasdem Demokrat Bintang Restorasi, Ir Tjahja Wandawa, saat mengikuti audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Negeri Siliwangi (Unsil) Kota Tasikmalaya, Rabu (23/9/2020).

 

Koropak.co.id - Dewan Dorong Pemerintah Untuk Segera Tetapkan LP2B Di Kota Tasikmalaya

 

Baca : LP2B Jadi Solusi Selamatkan Lahan Pertanian di Kota Tasikmalaya

 

Menurut dia, dari 1.200 hektare yang diajukan dalam LP2B, kemudian turun menjadi 855 hektare. Belum lagi dengan rencana pembangunan jalan tol.

"Dengan adanya rencana pembangunan tol tersebut, pemerintah harus segera mencari lahan," ucapnya.

Saat ini tambah dia, seluruh Kota/ Kabupaten dan Provinsi di Indonesia, harus memiliki LP2B. Meskipun Kota Tasikmalaya ini bukan merupakan kota pertanian, namun LP2B harus ditetapkan. Karena jika tidak segera ditetapkan, maka akan ada konsekuensi dari pemerintah pusat.

"Pada intinya, semua berharap agar LP2B segera ditetapkan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sementara DPRD bertugas untuk mengkaji usulan menjadi Peraturan Daerah (Perda)," ujarnya.*

 

Baca : Mahasiswa Tasikmalaya Tuntut Undang-undang Pertanahan Direvisi


Berita Terkait