Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Targetkan Rp 22,5 Miliar Dari PBB

Senin, 28 September 2020 21:08 D. Farhan Kamil Daerah

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Targetkan Rp 22,5 Miliar Dari PBB

 

Koropak.co.id - Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan Rp 22,5 miliar pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun 2020.

Meskipun di tengah pandemi Covid-19, target tersebut tetap wajib dicapai di akhir tahun ini. Pasalnya target ditetapkan sebelum terjadi pandemi, di samping itu, angka yang ditetapkan pada target tersebut dinilai realistis berdasarkan potensi yang telah terasionalkan melalui pemutakhiran data sejak beberapa tahun ke belakang.

"Kita targetkan PBB tahun ini di angka Rp 22,5 miliar dan ini realistis berdasarkan potensi yang ada. Tahun 2019 kita menargetkan Rp 20,5 miliar dan tercapai. Tahun sebelumnya juga tercapai di angka Rp 18,9 miliar," kata Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sofian, Senin (28/9/2020).

Menurut dia, besaran dan kecepatan pembayaran pajak bumi dan bangunan, secara sistem akan menguntungkan pemerintah desa untuk membangun desanya. Karena dari pajak yang dibayarkan ke pemerintah, akan kembali 10 persennya sebagai bagi hasil yang dibayarkan langsung ke rekening desa per-triwulan.

Lebih lanjut Sofian menyebutkan, peningkatan target pendapatan dari sektor PBB tersebut, setelah dilakukan rasionalisasi atau pemutakhiran data yang dilakukan sejak beberapa tahun ke belakang dan itupun baru mencakup 5 Kecamatan dari 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

"Peningkatannya sangat signifikan bahkan mencapai 100 persen. Namun tetap belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan besarnya potensi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang belum tergali karena belum tersentuh dengan program pemutakhiran data," kata Sofian.

 

Baca : Pemerintah Diharapkan Bisa Lebih Berasa Dalam Mendukung Pemuda Berkarya

 

Lebih lanjut Sofian menyebutkan, untuk menyiasati terjadinya keterlambatan pembayaran PBB di tengah pandemi ini, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberikan kelonggaran bagi para wajib pajak (WP) yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga bulan November nanti, dengan tidak dikenakan sanksi denda.

Sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), pajak bumi dan bangunan wajib disetor WP hingga batas akhir waktu pembayaran pada tanggal 30 September. Jika melewati batas waktu tersebut, akan dikenakan denda 2 persen dari total tagihan pajak per bulannya.

 

Baca : DPRD Provinsi Jawa Barat Tinjau Pelaksanaan Program Samsat Masuk Desa

 

Menurut dia, hingga akhir September ini, pajak bumi dan bangunan baru masuk sekitar 75 persen, padahal tahun-tahun sebelumnya, jumlah pajak yang sudah masuk menjelang akhir bulan September sudah berada di kisaran angka 90 persen.

"Jika pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan pada bulan Desember, maka sanksi denda berlaku. Untuk itu pihaknya mengimbau kepada para WP agar segera membayar PBB dan memanfaatkan kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah hingga bulan November nanti," ujarnya.

Ditambahkan, di fase Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini, pemerintah memberikan berbagai fasilitas kemudahan bagi WP untuk membayar PBB.

"Cukup di rumah saja dengan menggunakan aplikasi e-commerce di gadget atau bisa datang ke mini market dengan menunjukan nomer objek pajak (NOP)," ucapnya.*

Lihat : Dirjen Pajak Kembangkan Bisnis UMKM Lewat BDS Fair


Berita Terkait