Upaya Antisipasi Bahaya Narkotika, Dewan Sahkan Raperda P4GN-PN

Kamis, 01 Oktober 2020 19:39 Eris Kuswara Parlemen

Upaya Antisipasi Bahaya Narkotika, Dewan Sahkan Raperda P4GN-PN


Koropak.co.id - DPRD Kota Tasikmalaya menggelar kegiatan Rapat Paripurna Ke-5 Persetujuan Raperda Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika (PN) yang dilaksanakan di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (30/9/2020).

Dalam rapat itu juga, dilaksanakan persetujuan Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Aslim SH mengatakan, setelah kedua Raperda tersebut ditetapkan dan diundang undangkan, diharapkan dapat dilaksanakan atau direalisasikan dengan baik. Dengan kata lain tidak sekedar diketok dan selesai di rapat paripurna saja.

"Kota Tasikmalaya ini masuk dalam kategori sangat rawan narkotika. Bahkan sudah merambah ke dunia pendidikan, dengan sasaran anak sekolah atau pelajar. Maka diperlukan kerjasama yang solid antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, ulama, tokoh masyarakat," kata Aslim.

Melalui Perda P4GN dan PN itu, diharapkan dapat menekan bahkan menghapuskan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika di Kota Tasikmalaya.

Terkait Raperda SOTK lanjut dia, pihaknya hanya mengikuti dan menyesuaikan dengan aturan atau Undang-Undang yang lebih tinggi.

 

Upaya Antisipasi Bahaya Narkotika, Dewan Sahkan Raperda P4GN-PN

 

Baca : Dewan Sepakati Perubahan KUA PPAS Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020

 

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Aslim SH mengatakan, terkait Rancangan KUA-PPAS tahun Anggaran 2021, pemerintah mendapatkan surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Kota Tasikmalaya akan ada pengurangan anggaran untuk DAK dan lainnya sebesar Rp 70 milyar.

"Ya tentunya akibat pengurangan tersebut akan sangat berdampak terhadap proyeksi anggaran," katanya.

Untuk itu, DPRD Kota Tasikmalaya secepatnya akan membahas masalah tersebut secara maraton hingga batas waktu sampai 30 November 2020 nanti.

"Kita bahas bukan hanya dengan pihak TAPD saja, tetapi juga dengan Badan Anggaran dengan setiap OPD. Kami sangat mengharapkan pemerintah daerah dalam hal ini TAPD dan OPD bisa proaktif bersama DPRD dalam menentukan skala prioritas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat," ujarnya.*

 

Baca : APBD Perubahan Kota Tasikmalaya Masih Fokus Penanganan Covid-19


Berita Terkait