Gegara Omnibus Law, Kekecewaan Pada Wakil Rakyat Pecah di Tasikmalaya

Rabu, 07 Oktober 2020 21:16 Eris Kuswara Parlemen

Gegara Omnibus Law, Kekecewaan Pada Wakil Rakyat Pecah di Tasikmalaya

 

Koropak.co.id - Ratusan massa gabungan yang terdiri dari buruh, pekerja, kelompok motor dan mahasiswa, menggelar aksi demonstrasi menuntut pencabutan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan DPR-RI di Jalan Simpang Jati Kota Tasikmalaya dan di Depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (7/10/2020).

Berdasarkan hasil pantauan Koropak dilapangan, aksi demonstrasi pada awalnya berjalan damai. Bahkan massa memulainya dengan aksi diam yang dilakukan di Jalan Simpang sambil memegang spanduk kecaman dan penolakan.

Namun setelah cukup lama menggelar aksi diam di depan pintu gerbang gedung DPRD, massa seketika bergerak menerobos blokade barisan petugas keamanan yang berjejer di depan pintu gerbang.

Aksi saling dorong antara petugas dengan massa aksi tak terelakan. Massa memaksa menerobos pagar untuk menemui wakil rakyat yang tidak menemui massa aksi.

Kekecewaan massa tergambar jelas ketika melakukan perusakan pos satpam yang berada tepat di depan pintu masuk gedung DPRD. Mereka juga melakukan aksi pencoretan dinding tembok gedung rakyat sebagai bentuk protes atas disahkannya UU Omnibus Law.

 

Baca : Disahkannya Omnibus Law, Memunculkan Gelombang Demonstrasi di Indonesia

 

Koropak.co.id - Gegara Omnibus Law, Kekecewaan Pada Wakil Rakyat Pecah di Tasikmalaya

 

 

Baca : DPR RI Khianati Rakyat, Warganet dan Massa Aksi Tolak Omnibus Law

 

Di gedung DPRD, massa melakukan sweeping sejumlah ruangan untuk mencari wakil rakyat. Mereka berhasil menemukan satu orang anggota DPRD yang tengah menunggu kedatangan massa aksi.

Koordinator Aksi, Muhaemin Abdul Bassit mengatakan, aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas disahkanya UU Omnibus Law yang tentunya sangat memberatkan kaum buruh dan pekerja. Oleh karena itu, pihaknya menuntut agar DPR-RI segera mencabut kembali UU tersebut.

"Kami menuntut pemerintah dan DPR untuk segera mencabut kembali UU Omnibus Law. Kami menilai dengan disahkannya UU itu menjadi bukti pengkhianatan pemerintah dan DPR kepada rakyat. Kami datang tidak semata-mata hanya untuk menyuarakan aspirasi para buruh," kata Muhaemin.

Jika DPR RI telah mengkhianati rakyat tutur dia, maka setidaknya DPRD Kota Tasikmalaya tidak mengkhianati rakyatnya.*

 

Baca : Demonstrasi di Tasikmalaya Ricuh, Jebol dan Coret Gedung Wakil Rakyat