SBSI 1992 Dorong Perhatian Pemerintah Daerah Terhadap Kaum Buruh

Kamis, 08 Oktober 2020 09:55 D. Farhan Kamil Parlemen

SBSI 1992 Dorong Perhatian Pemerintah Daerah Terhadap Kaum Buruh

 

Koropak.co.id - Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Priangan Timur, melakukan audiensi dengan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya di ruang paripurna, Rabu (7/10/2020).

Dalam audiensi yang dihadiri Ketua beserta beberapa anggota DPRD, Pjs Bupati, Sekda, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya beserta para Kabid dan Kapolres Tasikmalaya itu, massa mengutarkan penolakannya terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah disahkan Pemerintah dan DPR menjadi Undang-Undang.

Mereka menyebut pengesahan UU tersebut telah melahirkan kekecewaan dan melukai perasaan para buruh di seluruh daerah di Indonesia.

"Kami datang ke DPRD karena di sini tempat bernaungnya wakil rakyat. Kami suarakan penolakan atas disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Harapan kami agar aspirasi ini tersampaikan ke pusat," kata Ketua DPC SBSI 1992 Priangan Timur (Priatim), Deni Hendra Komara.

Pihaknya juga ingin memastikan, langkah-langkah atau upaya pemerintah daerah dalam melindungi buruh pasca disahkannya UU Cipta Kerja. Meskipun pemerintah pusat berdalih bahwa Omnibus Law ini mengakomodir semua kepentingan dan kesejahteraan buruh.

 

Baca : Disahkannya Omnibus Law, Memunculkan Gelombang Demonstrasi di Indonesia

 

Namun perlu digaris bawahi ucap dia, bahwa dalam perjalanannya, UU ini terlahir dari pembahasan seperti siluman yang tiba-tiba ada begitu saja. Padahal jika UU tersebut untuk kebaikan masyarakat (buruh), kenapa pemerintah terkesan takut.

"Secara kasat mata kami belum mengetahui apa saja yang diatur dalam UU tersebut yang konon dilahirkan untuk mengakomodir kesejahteraan buruh. Maka pemerintah harus bisa memberikan kejelasan total terhadap kami khususnya para buruh," tegas Deni.

Menurut dia, UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh dan saat ini Pemerintah telah menetapkan. "Maka kita tuntut pemerintah daerah melakukan upaya atau langkah perlindungan terhadap kesejahteraan kaum buruh," ungkap dia.

Karena kata dia, kesejahteraan buruh itu bukan melulu upah, tetapi juga ada penghasilan lain. "Program pemerintah daerah untuk kesejahteraan ini banyak, kenapa buruh tidak diperhatikan atau disentuh," tegas dia.

 

Koropak.co.id - SBSI 1992 Dorong Perhatian Pemerintah Daerah Terhadap Kaum Buruh

 

Baca : DPR RI Khianati Rakyat, Warganet dan Massa Aksi Tolak Omnibus Law

 

Selama ini, ungkap dia, Support pemerintah daerah atas penolakan kaum buruh terhadap Omnibus Law sudah cukup dirasakan. Pemerintah daerah sama sama menolak. Namun dari sisi dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan dan pelindungan buruh, belum nyata.

"Dalam hal penanggulangan Covid-19, pemerintah daerah belum maksimal untuk melakukan fungsi kontrol terhadap perusahaan dalam penerapan protokol kesehatan, serta kebijakan pro buruh," ujarnya.

Pjs Bupati Tasikmalaya, Dr Hening Widiatmoko mengatakan ada dua hal yang menjadi aspirasi para buruh ini. Pertama masalah penolakan Undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja.

"Undang-undang cipta kerja ini betul-betul keputusan pemerintah pusat. Kita di daerah tentu hanya mengikuti saja," kata Hening.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tindakan atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membantu kesejahteraan buruh.

"Yang kedua ini, yang kami tanggapi. Karena hal itu ada dalam kewenangan pemerintah daerah, jadi sudah selayaknya permintaan buruh ini dipenuhi," ujarnya.

 

Baca : Gegara Omnibus Law, Kekecewaan Pada Wakil Rakyat Pecah di Tasikmalaya

 

Seperti contoh, lanjut dia, para buruh meminta adanya pendidikan bagi pekerja. Memang sudah seharusnya pemerintah daerah memfasilitasi.

"Untuk program jangka pendek sudah ada anggaran untuk pelatihan di APBD perubahan. Untuk jangka panjang kita di anggaran 2021 sudah dialokasikan untuk dicanangkan," terangnya.

Pada prinsipnya, tambah dia, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dari hasil audiensi ini, hal positifnya adalah para buruh menyampaikan aspirasinya lalu ditanggapi dengan baik.

"Insyaallah dengan berdialog semua permasalahan akan ada solusinya. Komunikasi dua arah jauh lebih baik daripada bersuara satu arah tanpa ada jawaban dan ," ucap Hening.*

 

Baca : Demonstrasi di Tasikmalaya Ricuh, Jebol dan Coret Gedung Wakil Rakyat