Tuai Pro-Kontra, Pemerintah Pusat Harus Beri Penjelasan UU Omnibus Law

Kamis, 08 Oktober 2020 17:21 Adin Wardini Parlemen

Tuai Pro-Kontra, Pemerintah Pusat Harus Beri Penjelasan UU Omnibus Law


Koropak.co.id - Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Muslim S.Sos M.Si mengatakan, selaku wakil rakyat tentunya harus bisa mendengarkan aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat.

Tuntutan pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana diutarakan mahasiswa, akan tetap disampaikan ke DPR RI.

Hal itu dikatakan Muslim, seusai menerima massa gabungan aksi demonstrasi, di Depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (7/10/2020).

"Sebelum RUU ditetapkan menjadi UU, seharusnya pemerintah pusat bisa melihat keadaan di bawah dan menjelaskan isi serta tujuan dari UU Cipta Kerja tersebut. Karena yang dikhawatirkan adalah isi UU itu sudah benar dan pro buruh, tetapi yang beredar di publik salah alias tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya di dalam UU tersebut," kata Muslim.

Meskipun sudah menjadi UU lanjut Muslim, sebagai wakil rakyat dan juga wakil Ketua DPRD, pihaknya tetap akan menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat ke pusat dalam bentuk tulisan yang menegaskan aspirasi dari masyarakat Kota Tasikmalaya.

"Ya aspirasi masyarakat akan tetap kita sampaikan ke pemerintah pusat. Jika memang isi dari UU yang beredar di masyarakat lebih banyak merugikan, berharap pemerintah untuk mengkaji ulang. Akan tetapi saya yakin, pemerintah tidak akan menyengsarakan rakyatnya sendiri," ujarnya.

Disinggung soal aksi perusakan fasilitas dan vandalisme yang dilakukan massa di gedung DPRD, pihaknya sangat meyakini bahwa pelakunya bukan dari kalangan mahasiswa. Sebab mahasiswa tidak akan melakukan hal-hal di luar jangkuan.

"Dalam setiap aksi pasti selalu ada pihak yang benar, namun sangat disayangkan apabila aksinya ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan momen," tutur Muslim.

 

Koropak.co.id - Tuai Pro-Kontra, Pemerintah Pusat Harus Beri Penjelasan UU Omnibus Law

 

Baca : Gegara Omnibus Law, Kekecewaan Pada Wakil Rakyat Pecah di Tasikmalaya


Sementara itu, Koordinator Lapangan Muhaemin Abdul Bassit menyebutkan, aksi demontrasi ini merupakan wujud kekesalan masyarakat atas sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat.

Mereka dinilai sudah tidak mampu serta tidak pantas lagi menjadi wakil rakyat. "Poin kami dari PC PMII Kota Tasikmalaya adalah menolak UU Cipta Kerja, karena tidak pro kepada rakyat kecil. Presiden diharapkan tidak sampai menandatangani UU tersebut," kata Muhaemin.

Ditambahkan, PMII Kota Tasikmalaya mendukung sepenuhnya pembukaan posko pengaduan UU Cipta Karya yang dilakukan PB PMII Pusat di Jalan Salemba Tengah Nomor 57A Jakarta.

"Bagi rakyat yang ingin menolak UU tersebut dan juga merasa dirugikan dengan adanya UU Cipta Kerja, agar bisa segera menyampaikan ke posko tersebut," ujarnya.*

 

Baca : Demonstrasi di Tasikmalaya Ricuh, Jebol dan Coret Gedung Wakil Rakyat