Budi Hartono: Pansos Para Politisi dan Isu Penolakan Omnibus Law

Minggu, 11 Oktober 2020 10:52 Admin Opini

Budi Hartono: Pansos Para Politisi dan Isu Penolakan Omnibus Law


PUBLIK beberapa hari terakhir dibuat resah dengan disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, hampir seluruh media masa memberitakan penolakan undang-undang tersebut. gelombang unjuk rasapun menggema di seantero negeri, begitu pula dengan gelombang protes di media sosial, hastag #tolakUUCiptaKerja menjadi trending topik di media sosial twitter beberapa hari ini. Bahkan hampir semua akun yang ada di media sosial facebook menyuarakan penolakannya terhadap undang-undang ini.

Beberapa tokoh politik lebih dulu mengonfirmasi penolakannya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Fraksi PKS misalnya, sehari sebelum disahkan oleh DPR telah lebih dulu menolak, begitupun Fraksi Demokrat yang melakukan drama walk out dari sidang paripurna untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa mereka menolak undang-undang ini, disusul statement beberapa tokoh politik lainnya yang seolah-olah ingin menghindar dari tuduhan pengkhianat rakyat.

Penulis sendiri sedikit ragu apakah para buruh dan mahasiswa serta pemilik akun medsos yang melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini telah memahami secara keseluruhan Undang-Undang Cipta Kerja? Atau justru termakan hoaks yang dibuat oleh orang yang berkepentingan semata?

Rilis dari akun resmi media sosial DPR RI yang menyatakan bahwa ada 12 hoaks terkait Undang-Undang Cipta Kerja, patut menjadi perhatian bersama untuk waspada.

Penulis mencoba merunut apa yang menjadi permasalahan dari kejadian ini, walaupun penulis sadar dengan keterbatasan pengetahuan penulis tidak mungkin dapat tergambarkan seluruhnya.

Pertama terkait Omnibus Law. Omnibus Law pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato pertamanya setelah dilantik oleh MPR RI menjadi Presiden Republik Indonesia Priode 2019-2024. Ia menyebut bahwa Omnibus Law ini akan menyederhanakan kendala regulasi yang dianggap belibet dan panjang.

Omnibus sendiri berasal dari bahasa latin yang berarti banyak. Omnibus Law bersifat lintas sektoral, banyak yang menyebutnya sebagai undang-undang sapu jagat, artinya merubah seluruh undang-undang yang berkaitan dengan fokus pemerintah. Sistem pembuatan undang-undang yang mengambil metode Omnibus Law inipun baru pertama kali dilakukan di Indonesia, bahkan Omnibus Law tidak ada dalam Undang-Undang 15 tahun 2019 dan Undang-Undang 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini yang memicu beberapa tokoh menyatakan bahwa pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja cacat prosedur. Dan hal ini pula yang mendasari sejumlah tokoh nasional mengatakan undang-undang ini terkesan dipaksakan.

Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah terfokus pada penyelesaian masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya dengan meringkas seluruh regulasi terkait perpajakan, investasi, cipta lapangan kerja dan UMKM. Niat dari pemerintah memang baik, namun niat baik ini bagusnya dijalankan dengan preosedur yang baik pula.

Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap menyengsarakan kaum buruh, karena ada beberapa pasal dalam Undang Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak kepada buruh, seperti pasal 81 terkait jangka waktu perjanjian kerja, pasal 79 yang mengatur istirahat pekerja dan pasal 88 terkait upah pekerja.

Beberapa keresahan masyarakat terkait pasal-pasal di atas, sebenarnya telah dijawab oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, di akun resmi Kemenaker, walaupun penjelasan dari Menaker ini tidak membuat publik puas sehingga sebagian memilih turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya.

Ketiga terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial. Banyak yang merasa dikhianati oleh DPR, bahkan publik curiga DPR dan Pemerintah kongkalikong dalam pengesahan undang-undang ini. Bagaimana tidak, di tengah bencana non alam covid-19 yang hari ini menghantui masyarakat, Pemerintah dan DPR malah mengesahkan undang-undang yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan permasalah yang sedang dihadapi. Hal ini yang memancing banyak pertanyaan dibenak publik, apa urgensi disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja di tengah Pandemi?

Pertanyaan ini dijawab oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam salah satu acara televisi. Ia mengatakan bahwa ada 7 juta masyarakat Indonesia yang siap mencari lapangan pekerjaan eksisting, ditambah 2,9 juta setiap tahun angkatan kerja, bahkan setelah covid-19 ada sekitar 7 juta pekerja mendapatkan PHK. Jadi ada sekitar 16,9 juta rakyat Indonesia yang hari ini mencari lapangan pekerjaan, dan Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap menjadi solusi.

Tiga poin inilah (menurut pandangan penulis) yang membuat resah seluruh rakyat Indonesia terkait disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam hal ini penulis hanya berharap semua pihak dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin dan dengan prosedur yang berlaku. Pemerintah dan DPR yang paling bertanggungjawab dalam pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya dapat mengevaluasi dari kejadian ini, jangan sampai rakyat kembali merasa dibohongi dengan terbitnya undang-undang dengan tergesa-gesa. Pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam sebuah regulasi harus lebih intens lagi, juga perlu dibuat regulasi terlebih dahulu terkait Omnibus Law sehingga ada prosedur yang jelas dalam pembuatan Omnibus Law. Kalau boleh meminjam istilah Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar "buat dulu alat masaknya".

Para buruh dan mahasiswa sebaiknya mengambil jalur konstitusi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak memihak kepada rakyat sehingga meminimalisir terjun ke jalanan apalagi dengan disertai aksi anarki. Ditambah lagi bangsa kita sedang berusaha menurunkan kasus positif Covid-19, menurut penulis lebih baik kita melakukan perlawanan dengan cara yudicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Dan terakhir untuk para netizen sebaiknya lebih hati-hati dalam mengambil informasi, sadarilah bahwa di era revolusi industri 4.0 ini, orang lebih mudah dibohongi dan lebih mudah diadu domba terutama dengan berita palsu atau hoaks. Banyak orang yang berkepentingan dalam kejadian ini, terutama para politisi, sehingga tidak sedikit dari mereka yang sengaja memanfaatkan momen kepanikan masyarakat untuk panjat sosial (Pansos) dengan menaikan rating bisa partainya. Bahkan ada juga yang membuat hoaks atau berita bohong untuk memuluskan kepentingannya. Wallahu a'lam.

 

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca Koropak, isi dari opini di luar tanggung jawab redaksi. Cara kirim tulisan, klik disini !