DPR RI Ungkap Berbagai Mekanisme Telah Ditempuh UU Omnibus Law

Selasa, 13 Oktober 2020 22:16 Eris Kuswara Nasional

DPR RI Ungkap Berbagai Mekanisme Telah Ditempuh UU Omnibus Law

 

Koropak.co.id - Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menjelaskan, Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) telah melalui proses pembahasan yang panjang sebelum disahkan. Bahkan pihaknya pun mengungkapkan rapat Badan Legislasi DPR RI dan panitia kerja (Panja) Rancangan UU Ciptaker telah dilakukan sebanyak 88 kali.

"Sebelum omnibus law ini dibahas, substansi dalam UU tersebut juga telah dibahas dalam rapat kerja. Dalam prosesnya, 9 Fraksi DPR RI pun sepakat untuk melanjutkan kajian rancangan UU (RUU) Ciptaker," kata Azis dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dihimpun Koropak Selasa (13/10/2020).

 

Baca : Disahkannya Omnibus Law, Memunculkan Gelombang Demonstrasi di Indonesia

 

Selain itu, pembahasan RUU Cipta Kerja juga kemudian dilanjutkan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) sebanyak 88 kali yang dilakukan secara virtual, dengan pertimbangan dalam situasi pandemi Covid-19.

"Kami memastikan bahwa DPR juga sudah melakukan pertemuan baik secara langsung maupun virtual dengan banyak lapisan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, guru, pengusaha, buruh hingga masyarakat sebanyak 89 kali untuk mendengarkan aspirasi mereka terkait klaster-klaster yang ada di dalam UU Cipta Kerja," tutur dia.

 

Koropak.co.id - DPR RI Ungkap Berbagai Mekanisme Telah Ditempuh UU Omnibus Law

 

Baca : Tuai Pro-Kontra, Pemerintah Pusat Harus Beri Penjelasan UU Omnibus Law

 

Azis menjelaskan, semua pembahasan DPR terkait UU Cipta Kerja tersebut juga dilampirkan kepada pemerintah. Selain itu, Baleg DPR RI juga sudah mengetahui mengenai mekanisme dan tata cara prosedur dalam menegakkan aturan untuk memutuskan pasal.

"Data, rekaman dan pembicaraan akan kami lampirkan kepada pemerintah dalam minderheid nota. Dalam hal ini pimpinan Baleg Pak Supratman juga sudah mengetahui secara persis mekanisme dan tata cara prosedur dalam menegakkan aturan, dalam memutuskan pasal demi pasal dan ayat demi ayat, baik dalam mekanisme rapat panja, mekanisme di dalam rapat tim perumus (timus) hingga mekanisme dalam tim sinkronisasi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Omnibus Law atau UU Cipta Kerja ini disahkan DPR RI di dalam rapat paripurna pada Senin (5/10/2020). Namun sayangnya pengesahannya tersebut mendapatkan penolakan dari banyak masyarakat karena dianggap tidak berpihak terhadap kesejahteraan buruh dan lebih menguntungkan pengusaha.*

 

Baca : Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja Telah Melahirkan Kegaduhan Publik

 


Berita Terkait