Solusi Persoalan Buruh Lebih Efektif Diselesaikan Dengan Musyawarah

Kamis, 15 Oktober 2020 13:07 Adin Wardini Parlemen

Solusi Persoalan Buruh Lebih Efektif Diselesaikan Dengan Musyawarah


Koropak.co.id - Dewan Pengurus Cabang Federasi Industri Kesehatan Energi dan Pertambangan (DPC FIKEP) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), mendatangi DPRD Kota Tasikmalaya dan menggelar audiensi bersama Komisi IV di Ruang Badan Musyawarah (Banmus), Rabu (14/10/2020).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Gilman Mawardi S.Pd mengatakan, audiensi kali ini membahas tentang permasalahan yang terjadi antara karyawan dan pihak manajemen perusahaan khususnya mengenai Omnibus Law atau Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Kami menilai permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah dengan pihak terkait. Memang kita negara hukum dan siapapun berhak mencari keadilan ke lembaga peradilan. Tetapi sekali lagi kami berharap solusi terbaiknya ketemu dengan cara musyawarah," kata Gilman.

Ditambahkan, DPRD Kota Tasikmalaya menilai, jika menyelesaikan permasalahan ini dengan menempuh dan memakai jalur hukum, maka kedua belah pihak baik perusahaan maupun karyawan bisa mengalami banyak kerugian baik itu waktu, biaya dan lainnya.

 

Koropak.co.id - Solusi Persoalan Buruh Lebih Efektif Diselesaikan Dengan Musyawarah

 

Baca : SBSI 1992 Dorong Perhatian Pemerintah Daerah Terhadap Kaum Buruh

 

Sementara itu, Ketua DPC Fikep SBSI Kota Tasikmalaya, Dani Martin menegaskan, pihaknya sangat memahami respons yang disampaikan anggota DPRD terhadap aspirasi SBSI

"Kami menyadari bahwa dewan hanya menampung aspirasi dan mengumpulkan data. Endingnya ya dari pihak pengusaha sendiri yang harus paham dan sadar bahwa ini negara hukum. Dalam hal ini, aturan jenis apapun yang akan diterapkan, yang penting jangan sampai para buruh di pandang sebelah mata, karena para buruh itu merupakan aset perusahaan dan aset negara yang harus mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang merata," katanya.*

 

Baca : DPRD: Kaji Kembali dan Revisi RUU Omnibus Law yang Merugikan Kaum Buruh