Aksi Tasik Menggugat Omnibus Law, Warnai Hari Jadi Ke-19 Kota Tasikmalaya

Sabtu, 17 Oktober 2020 20:15 Dede Hadiyana Parlemen

Aksi Tasik Menggugat Omnibus Law, Warnai Hari Jadi Ke-19 Kota Tasikmalaya


Koropak.co.id - Ratusan mahasiswa Tasikmalaya yang tergabung dalam Aliansi BEM Tasikmalaya kembali melakukan aksi terkait penolakan Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Sabtu (17/10/2020).

Aksi Tasik Menggugat untuk mencabut Undang Undang Cipta Kerja tersebut, menjadi kado dari para mahasiswa di Hari Jadi Kota Tasikmalaya yang ke-19 tahun.

Dari pantauan Koropak di lapangan, salah seorang orator aksi menyampaikan lima hal persoalan yang muncul setelah Undang Undang Cipta Kerja disahkan. Di antaranya spionase dan ancaman kebebasan beragama serta berkeyakinan, khususnya dengan adanya wacana pengawasan aliran kepercayaan oleh kepolisian.

"Ketentuan ini justru akan menciptakan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah terjadi puluhan tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan dan menimbulkan kecurigaan di antara sesama warga negara," ujarnya.

Kemudian adanya pemangkasan hak-hak buruh atau pekerja. Dalam hal ini, nantinya para pekerja atau buruh akan diberikan upah yang murah dengan penghitungan upah per jam, serta dilegalkanya pembayaran upah di bawah standar minumum di sebagian sektor ketenagakerjaan.

"Termasuk persoalan status dan kepastian kerja yang tidak jelas melalui outsourcing dan kontrak kerja tanpa batasan waktu," katanya.

 

Baca : Viral Wanita Simpanan DPR, Revisi Omnibus Law Atau Aku Aduin Ke Istri

 

Persoalan berikutnya adalah potensi konflik agraria dan Sumber Daya Alam (SDA) atau lingkungan hidup. Kemudian pemangkasan ruang penghidupan kelompok nelayan, tani dan masyarakat adat, serta kekuasaan birokratis yang terpusat dan berlawanan dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah.

Menurutnya, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat 1.298 kasus kriminalisasi terhadap rakyat yang mempertahankan hak hak mereka atas tanah dan wilayah hidupnya.

"Perubahan atas Undang Undang P3H Pasal 82, 83 dan 84, yang ada di dalam Pasal 88 UU Cipta Kerja, soal ancaman pidana orang ke orang yang dituduh melakukan penebangan pohon, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, membawa alat-alat yang lazim di gunakan untuk menebang, serta memotong dan membelah pohon tanpa perizinan dari pejabat yang berwenang di kawasan hutan, jelas-jelas ini akan menuai konflik," tuturnya.

 

Koropak.co.id - Aksi Tasik Menggugat Omnibus Law, Warnai Hari Jadi ke-19 Kota Tasikmalaya

 

Baca : Melly Goeslaw Klarifikasi, Omnibus Law Bukan Dari Keturunan Keluarganya

 

Aturan lain yang menjadi persoalan terang dia, yakni pemangkasan ruang penghidupan kelompok tani, nelayan dan masyarakat adat yang mengatasnamakan kepentingan pembangunan dan ekonomi.

Aturan ini akan memberikan kemudahan bagi para koruptor dan pemerintah untuk merampas tanah dan Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh masyarakat, baik kelompok miskin kota, masyarakat adat, petani maupun nelayan.

"Akibatnya, para kelompok ini berpotensi tidak memiliki ruang penghidupan yang bebas dan berdaulat untuk menompang kehidupanya," ucapnya.

Adapun persoalan terakhir dengan disahkannya UU Omnibus Law ini, adalah kewenangan Pemerintah Provinsi dalam mengelola mineral dan batu bara, termasuk kewenangan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) serta penerbitan izin, ditarik ke pusat.

Hal ini menjadikan kekuasaan birokrasi semakin terpusat dan berlawanan dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah pasca 1998," ujarnya.*

 

Baca : Efek Omnibus Law, Warganet Pilih Pindah Negara ke Sunda Empire

 


Berita Terkait