Anggota Komisi VII DPR RI Pertajam Kembali Nilai-Nilai Kebangsaan

Rabu, 21 Oktober 2020 22:07 D. Farhan Kamil Nasional

Anggota Komisi VII DPR RI Pertajam Kembali Nilai-Nilai Kebangsaan

 


Koropak.co.id - Negara Indonesia memiliki heterogenitas sosial dengan potensi disintegritas tinggi. Masyarakat yang majemuk dengan beragam latar belakang, bahasa daerah, suku, ras, agama dan lain sebagainya sebagai sebuah kekayaan bangsa sejak dulu, kini dihadapkan dengan badai ancaman disintegrasi.

Upaya-upaya untuk merenggangkan keberagaman bangsa dari persekutuan dalam gotong royong, kian nampak di depan mata. Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi kemajemukan saat ini, kian dipertajam melalui langkah-langkah pihak atau kelompok tertentu yang tidak rela Indonesia ini damai, tertib dan aman serta bersatu, maju dan kuat.

Akhir-akhir ini, betapa mudah masyarakat tergiring ke dalam situasi tertentu salah satunya melalui retorika yang dikemas sedemikian rupa seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang pesat.

Hari ini pula, betapa masyarakat mudah tersulut untuk melakukan tindakan yang tidak etik atau elok dan bertabrakan dengan norma, sebelum mereka benar-benar mengetahui secara utuh substansi permasalahan yang sedang dipersoalkan publik.

Demikian hal itu dituturkan Anggota Komisi VII DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat XI, sekaligus anggota MPR RI, H. Dony Maryadi Oekon, selepas sosialisasi empat pilar MPR RI (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI) dalam agenda reses perseorangan di Desa dan Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (21/10/2020).

"Masih saya ingat bagaimana situasi bangsa menjelang Pilpres. Pembusukan terjadi dimana-mana, provokasi dan hoaks, termasuk ujaran kebencian dan fitnah nyaris mencerabut kesatuan dan persatuan bangsa dari akarnya," ujarnya.

Demikian pula dengan yang baru-baru ini terjadi. Bagaimana kelompok-kelompok masyarakat terprovokasi oleh suara-suara miring dan stigma negatif terhadap pemerintah dengan lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

 

Koropak.co.id - Anggota Komisi VII DPR RI Pertajam Kembali Nilai-Nilai Kebangsaan (1)

 

Lihat : Gegara Omnibus Law, Kekecewaan Pada Wakil Rakyat Pecah di Tasikmalaya

 

Sebelum memahami dan menelaah UU tersebut, atas dasar menyuarakan aspirasi masyarakat menolak Omnibus Law, mereka berani melakukan tindakan yang bertabrakan dengan norma dan mencederai rasa aman dalam tatanan kehidupan masyarakat luas yang sedang berjuang melawan pandemi Covid-19.

"Inilah dia alasannya, kenapa saya terus menyosialisasikan empat pilar ini, adalah untuk menyegarkan kembali komitmen seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa demi mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, " terang Dony.

Ia pun mengapresiasi masyarakat Kadipaten yang selama ini secara bersama-sama berupaya menjaga kerukunan, ketertiban dan kedamaian serta persatuan dan kesatuan.

"Saya juga bersyukur telah banyak menampung aspirasi warga sebagai perwakilan masyarakat Kecamatan Kadipaten, yang akan saya bawa ke pemerintah pusat, mudah-mudahan semua aspirasi itu terpenuhi," katanya.

Dari pantauan Koropak, dalam acara reses tersebut, Dony juga menyerahkan bantuan paket sembako berupa beras lima kilo gram untuk 120 warga terdampak pandemi Covid-19.

 

Koropak.co.id - Anggota Komisi VII DPR RI Pertajam Kembali Nilai-Nilai Kebangsaan (1)

 

Baca : DPR RI Ungkap Berbagai Mekanisme Telah Ditempuh UU Omnibus Law

 

Sementara itu, Kepala Desa Kadipaten, cecep Agah Nagoya menyebutkan, kedatangan anggota Komisi VII DPR ini, diharapkan memberi manfaat dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat Kadipaten.

Beberapa keinginan yang disuarakan warga dalam reses tersebut terang dia, antara lain minimmya lampu penerangan jalan. Padahal Kadipaten menjadi pintu gerbang memasuki wilayah Tasikmalaya.

"Kami juga meminta Pak Dony memperjuangkan agar warga Kadipaten banyak dilibatkan dalam perusahaan yang mengelola panas bumi Karaha Bodas. Termasuk dana CSR-nya, untuk pembangunan daerah Kadipaten," kata Cecep.*

 

Baca : Fraksi PDIP DPR RI Soroti Penyaluran PKH dan Gas LPG Bersubsidi


Berita Terkait